JAKARTA, LASPELA – Kemajuan teknologi informasi memberikan ruang baru pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Melalui SPBE, diharapkan adanya disrupsi pelayanan yang sebelumnya bersifat konvensional dan parsial menjadi lebih modern dan terintegrasi.
Tim Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang SPBE yang diketuai oleh Taufik Mardin bersama anggota, antara lain H. Marsidi H Satar, Aksan Visyawan, Azwari Helmi, Efredi Efendi, Rudi Hartono, yus Derahman, Warkamni, Evi Junita dan Susi, melakukan kegiatan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Rabu (8/7/2022).
Ketua Pansus SPBE DPRD Babel, Taufik Mardin menyampaikan bahwa dalam rangka pembahasan perubahan Perda SPBE Babel, yang bertujuan untuk mengubah Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
“Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pansus dalam mengumpulkan informasi, sebelumnya Kami telah melakukan kunjungan ke Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kemenkoinfo dan Kemendagri,” ucapnya.
Perda SPBE ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akun tabel. Lalu, adanya kolaborasi antar OPD dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas, dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.
“Dalam penyusunan peraturan daerah ini jangan sampai pada saat penganggaran sulit untuk dieksekusi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan studi banding, anggota Pansus, Aksan Visyawan mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan SPBE di Jakarta dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya.
Menanggapi maksud kunjungan Pansus SPBE DPRD Babel, Kabid SIM Diskominfotik DKI Jakarta, Alwiesda, menyampaikan bahwa ada dua hal yang penting dalam proses SPBE, yaitu manajemen resiko dan manajemen layanan yang harus didukung dengan tata Kelola SDM yang baik.
“Dari tahun 2021 kami telah menginisiasi arsitektur SPBE untuk semua domain, arsitektur layanan, proses bisnis, aplikasi dan informasi infrastruktur. Dan sekarang kami sedang melakukan proses verifikasi dan validasi,” ungkapnya.
“Yang menjadi dasar hukum SPBE adalah Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Perpres No. 39 Tahun 2019, sedangkan yang menjadi kendala aturan yang ada tidak memotret secara utuh kondisi daerah sehingga berpengaruh pada kebijakan anggaran,” jawab Alwiesda. (ril/wa)
