PANGKALPINANG, LASPELA – Hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) belum lancar akibat ketersediaan kapal yang masih minim. Hal ini tentu berimbas pada kapasitas tangki minyak sawit yang sudah penuh akibat terhambatnya ekspor komoditas tersebut.
Itu adalah satu dari berbagai keluhan yang disampaikan petani, distributor hingga eksportir sawit dari Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kepada pemerintah pusat yang difasilitasi Pemprov Kep Babel pada rapat koordinasi membahas permasalahan Harga Tandan Buah Segar(TBS) dan proses perizinan ekspor kelapa sawit secara virtual, Rabu malam (7/7/2022).
Merespon hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin akan membantu berkoordinasi dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) seandainya ada kesulitan pada masalah logistik kapal angkutan.
“Artinya Pemprov Babel mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar, namun semua regulasi ada di pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu ia juga menyetujui usulan agar pemerintah pusat menurunkan tarif PE (Pungutan Ekspor) CPO yang selama ini dibebankan kepada petani sawit.
“Termasuk regulasi agar jangan dibuat repot, karena saya mendapat laporan bahwa proses di Kementerian Perdagangan RI yang masih rumit,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Pusat terus bergerak untuk mendongkrak harga TBS petani, dalam hal ini Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang ditugaskan Presiden untuk membenahi masalah minyak goreng di Tanah Air.
Dijelaskan oleh Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto bahwa pihaknya telah menambah rasio ekspor Domestic Market Obligation (DMO) yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:7, namun hingga saat ini masalah muncul dari sisi logistik yakni kesulitan mencari kapal pengangkut untuk pengiriman ekspor CPO.
Hal itu merupakan imbas penerapan larangan ekspor CPO waktu lalu, sehingga kapal-kapal pengangkut tersebut beralih mengangkut CPO dari Rusia.
“Informasi yang kami dapat bahwa kapal-kapal tersebut baru akan kembali aktif pada minggu kedua di bulan Juli ini,” katanya.
Langkah lainnya yakni dengan menaikkan B30 menjadi B35/B40 dan diterapkan secara fleksibel tergantung pasokan dan harga CPO. Termasuk pertimbangan untuk menyesuaikan tarif PE CPO agar tidak menekan harga TBS petani sawit. (ril/wa)
