PANGKALPINANG, LASPELA – Jumlah kuota Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan sebanyak 2.366 untuk tingkat SMP di Kota Pangkalpinang meluber hingga 2.607 pendaftaran. Artinya ada 241 siswa belum tertampung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kota Pangkalpinang pun memberikan solusi agar anak-anak tetap bisa sekolah. Selain diarahkan untuk mendaftar ke swasta, ada beberapa sekolah negeri yang kuotanya masih belum terpenuhi.
“Jadi 241 kita arahkan ke sekolah swasta ataupun sekolah negeri yang belum terpenuhi, dari 10 SMP Negeri ada tiga sekolah yang kuotanya belum memenuhi baik dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi maupun mutasi. Di antaranya ada SMP 8, SMP 9 dan SMP 10,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Pangkalpinang, Rita Aminah, Rabu (29/6/2022).
Rita mengungkapkan, banyak masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu, seperti SMP 1, SMP 2, SMP 6, dan SMP 7. Padahal, kuotanya sendiri terbatas.
Rita juga menjelaskan kemungkinan pihaknya akan menambah jumlah rombongan belajar (Rombel). Setiap sekolah semestinya membuka 6- 7 rombel, yang kemungkinan bisa membuka 1 rombel lagi. Tentu dengan resiko kekurangan ruang belajar dan terpaksa memakai ruang belajar yang tak semestinya.
“Seperti menggunakan ruang praktek atau ruangan lainnya, seperti tahun sebelumnya kita juga seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Rita juga mengatakan tidak ada sekolah terfavorit. Semua sekolah favorit, hanya saja menurutnya, pandangan masyarakat kepada sekolah tersebut hingga muncul paradigma yang kenyataanya jauh berbeda.
“Padahal dari SMP 1 hingga SMP 10 sarana dan prasarananya sama, guru-gurunya pun beprestasi, banyak guru-guru yang berprestasi disana, kemudian ruang kelas sarana pendukung, musholla alat-alat praktek dan lainnya sama jadi mindset masyarakat saja,” tuturnya.
Untuk itu, dengan kurikulum yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka, pihaknya menegaskan kepada seluruh sekolah untuk mempunyai ciri khasnya.
“Sekolah memilih kurikulumnya ada mandiri, mandiri berubah, dan sekolah-sekolah kita minta punya satu ciri khas, jadi kalau 2 sekolah berkdekatakan, salah satu sekolah punya unggulan brandnya begitu juga dengan swasta jadi kami mendorong juga swasta untuk punya brandnya,” tuturnya. (dnd)
