JAKARTA, LASPELA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya (BPJ), menyampaikan ketidaksepakatannya dengan rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor timah akhir tahun ini.
“Entah siapa yang membisikkan kepada Presiden tentang persoalan untuk menyetop ekspor timah. Menurut saya itu suatu bisikan yang betul-betul salah dan menyesatkan. Jangan timah ini kita samakan dengan mineral lainnya, “ ujar BPJ dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba yang juga Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin, dan Direktur Utama PT Timah, Selasa (21/6).
Sebelumnya, wakil rakyat dapil Babel ini menyampaikan bahwa pengelolaan timah sangat unik dan berbeda dengan mineral lainnya.
“Memang ada yang sangat unik dari timah dibanding dengan mineral-mineral lainnya. Jika seperti bauksit, batu bara, nikel, dan yang lainnya, yang sibuk dalam pengelolaanya adalah corporate, maka untuk timah ada keterlibatan atau adanya kemitraan langsung dengan masyarakat dalam pengelolaanya,” ujarnya.
Pengelolaan pertimahan itu, langsung terkait dengan masyarakat, di PDRB Babel pun menyebutkan kontribusian pertambangan timah sekitar 20% dan sektor pengolahannya juga sekitar 20%.
“Jadi timah ini betul betul komoditas betul-betul memberikan kontribusi langsung kepada perekonomian masyarakat, karena ada keterlibatan atau kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaannya,” tukas Bambang.
“Karena itu, terkait adanya wacana pemerintah untuk penghentian ekspor timah akhir tahun ini, menurut saya adalah langkah yang sangat salah dan menyesatkan. Langkah ini akan membuat gejolak di masyarakat Bangka Belitung, karena memang pertimahan ini sangat besar nilai ekonomisnya bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuh Bambang.
Untuk itu Ketua DPD Golkar Babel ini minta masalah rencana pemerintah ini segera disikapi oleh Komisi VII DPR RI. “Waktunya sudah dekat, katanya akhir tahun ini. Jangan sampai masyarakat ngamuk. Jangan tiba-tiba timah ini mau distop tanpa solusi, Nakut-nakutin bukan begini caranya. Kami lebih tertarik dengan ide kita menstimulasi adanya investasi hilirisasi timah ini,” kata Bambang.
Di kesempatan yang sama, BPJ juga menyampaikan pendapatnya mengenai pembahasan ulang tarif royalty timah. “Kemudian, soal royalty, saya sepakat sudah saatnya kita membahas ulang tarif royalty ini,” tegas BPJ.
Wacana ini lanjut Bambang sebenarnya bukan hal yang baru. “Sudah cukup lama digaungkan, dan saya berharap ini bisa betul-betul dilaksanakan. Pak Dirjen katanya sudah melakukan kajian. Jangan ditunda-tunda lagi,” harap BPJ.(raf)
