“Ini bukan perlawanan kebijakan. Ini bentuk koordinasi bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi agar pemerintahahn berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, wacana pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer memang tidak salah. Hal ini juga menjadi salah satu efisiensi dalam menangani beban daerah.
“Namun tidak dipungkiri, tenaga kerja honorer dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan besok muskomwil kita bisa mencari titik terang dan bisa menyampaikan masukan kita ke kementerian dan Pak Presiden,” katanya. (dnd)
Leave a Reply