“LHP yang diserahkan pada hari ini akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang temuan-temuan tersebut tidak terulang, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah juga akan lebih meningkat dari sekarang,” tuturnya.
Ia menyadari, dalam pengelolaan keuangan daerah memang memerlukan proses yang tidak mudah dan perlu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Dengan adanya LHP yang diserahkan oleh BPK RI, ia berharap dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD Babel dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2021.
“Untuk itulah pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam laporan keuangan tahun anggaran 2021 tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengapresiasi opini WTP yang diraih Pemprov Babel. Prestasi itu dikatakannya sebagai upaya bersama dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah.
Leave a Reply