MUNTOK, LASPELA — Kasus stunting di Kabupaten Bangka Barat menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sejak tahun 2018.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babar Marudur, berharap Pemerintah Daerah Bangka Barat dapat memprioritaskan penanganan stunting.
Menurut Marudur, meskipun saat ini sudah ada program penanganan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi Pemerintah Daerah Bangka Barat masih menjadikan Universal Health Coverge (UHC) sebagai prioritas.
“Kemarin sudah masuk di RPJMD program penanganan stunting ini, cuma mungkin belum prioritas. Masih menganggap stunting ini belum prioritas, karena satu tahun ini masih (untuk) progam UHC tadi,” ungkapnya, Jumat (3/6/22) via sambungan telepon.
Marudur mengatakan, penurunan stunting sangat penting, karena termasuk ke dalam salah satu program pemerintah pusat, yang menginginkan setiap daerah mempunyai angka stunting yang rendah.
“Artinya, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, prioritaskanlah. Progam stunting ini harus kita implementasikan sebaik-baiknya supaya tahun 2023 bukan tambah naik tapi turun, dan akhirnya di 2024 angka stunting sudah tidak ada lagi,” ucapnya.
Penanganan stunting ini dinilai oleh Marudur perlu kerja sama dari semua pihak, sebab angka stunting di Bangka Barat selalu menjadi yang tertinggi. Dari DPRD sendiri dikatakannya, siap men-support program pemerintah untuk penanganan stunting.
“Kami dari DPRD sangat mendorong, inikan menyangkut kesejahteraan juga. Kalau secara anggaran, kalau memang dibutuhkan untuk penurunan stunting ini tinggal diinfokan saja ke DPRD kita akan setuju, yang penting di lapangan kegiatan tim stunting ini bekerja, bukan hanya sekadar wacana saja,” katanya. (Oka)
