Babel Peringkat Kedua Dapat Penghargaan Realisasi Peningkatan PAD dari Kemendagri

PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapat penghargaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dikatakan Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, Babel menduduki posisi kedua setelah Provinsi Bengkulu, sedangkan posisi ketiga ditempati Gorontalo, keempat ditempati Papua, dan kelima diraih Jawa Barat dari 34 provinsi se-Indonesia.

“Kita harus tingkatkan lagi pemanfaatan APBD ini sebesar-besarnya meningkatkan daya saing pembangunan. Dan dapat menggunakan APBD ini untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Pj Gubernur kepada awak media, Kamis (2/6/2022).

Lanjut Ridwan, dari segi pajak kendaraan bermotor, retribusi dan terutama terkait royalti timah, pihaknya masih membicarakan dengan pusat.

“Tadi malam baru kami rapatkan bersama organisasi perangkat daerah (OPD), supaya pendapatan daerah ini bisa lebih besar lagi, karena ada beberapa potensi yang belum maksimal seperti pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Bangka Belitung, M Haris, mengatakan penerimaan penghargaan periode tahun 2021 itu, karena Babel melampaui target sebesar Rp114 miliar.

“Kita patut bersyukur kerja keras yang dilakukan selama ini mendapat apresiasi Mendagri, semoga ini menjadi pemicu yang sekarang untuk lebih meningkat lagi dari tahun kemarin,” ucapnya.

Disampaikan Haris, pihaknya akan terus mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Dan optimalisasi juga lakukan di sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) di OPD terkait retribusi supaya PAD ini dapat tercapai guna merealisasikan pembangunan daerah.

“Kami jemput bola dengan mendatangi masyarakat baik pajak kendaraan dan lainnya,” ujarnya.

Haris menambahkan, guna meningkatkan PAD di tahun 2022 ini ada beberapa program ataupun gagasan strategi dengan membentuk tim atau satuan tugas (Satgas).

“Kita bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Polda Babel, Jasa Raharja dan pemerintah kabupaten/ kota, agar optimalisasi pajak dapat tercapai,” tutupnya. (wa)