PANGKALPINANG, LASPELA — Ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya meminta fraksi PDIP mengevaluasi usulan eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi yang membuat usulan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Menurut saran Didit, Fraksi PDIP sebelum melakukan pembahasan sebaiknya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Penjabat (Pj) Gubernur Babel. Koordinasi ke Pj Gubernur sangat penting dilakukan agar usulan-usulan yang dilakukan pihak eksekutif dapat dilakukan sesuai mekanisme yang ada.
Apalagi sambung mantan ketua DPRD Babel ini usulan-usulan tersebut dikategorikan sangat bersifat tidak prinsip dan kurang etis, karena usulan tersebut masih menggunakan format pejabat yang lama yang sudah tidak punya wewenang lagi.
“Secara konstitusional jelas ini salah, sebaiknya TAPD memaparkan dulu usulan tersebut kepada Pj gubernur terkait apa-apa yang harus dilakukan melalui usulan mendahului perubahan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Didit menjelaskan aturan Permemdagri nomor 77 tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan daerah meski pemerintah daerah tidak dilarang untuk mengusulkan mendahului anggaran perubahan, namun ada syarat yang harus dipenuhi dan dalam kondisi dan situasi mendesak, atau mendapat surat perintah langsung dari pusat.
“Artinya, kalau saya lihat usulan TAPD yang begitu banyak ini perlu ditinjau dan didalami kembali, dalam hal ini fraksi PDI perjuangan jangan semerta-merta langsung menerima. Dilihat interpretasi daripada keadaan mendesak itu apa saja, masuk tidak dalam usulan menduhului perubahan dari TAPD tersebut,” jelasnya.
Kembali dituturkan Didit, permintaan untuk mengevaluasi usulan yang diajukan eksekutif pada hari ini jangan sampai menjadi permasalahan hukum, jadi sebaiknya pihak TAPD lebih dulu memaparkan usulan tersebut ke PJ gubernur.
” Usulan ini harus diteliti dan dikroscek ke lapangan. Apalagi saya juga sudah baca usulan tersebut sebagian besar tidak ada masuk kategori mendesak. Meski aturannya membolehkan namun sikap kehati-hatian juga harus diutamakan. Jadi saya berharap DPRD terkhusus Fraksi PDI Perjuangan dapat mengawal ini,” pintanya.
Terkait koordinasi yang dilakukan DPRD ke pihak Kejaksaan beberapa waktu lalu sangat diapresiasi politisi besutan Megawati Soekarno Putri ini.
Meski demikian, kata dia, sikap kehati-hatian jangan sampai diabaikan. Didit juga menyarankan usulan anggaran mendahului perubahan yang diajukan pihak eksekutif perlu didiskusikan terlebih dahulu dan dikaji lebih dalam mana saja yang masuk kategori mendesak.
“Dan ditambah rujukan dari Kemendagri juga itu penting. Dulu terkait koordinasi ke kejaksaan juga pernah kita lakukan. Kita minta masukan sehingga dalam membahas anggaran bisa clear dari hal-hal yang berpotensi melanggar aturan,” sebutnya.
” Apalagi dalam hal ini wajib bagi Pj gubermur mengetahui item-item usulan dari TAPD, karena LKPJ kedepan yang bertanggungjawab adalah Pj gubernur,” pungkasnya.(*)
