Pembangunan Terkendala Lagu Kasidah, Ketua DPRD Babel: Yang Namanya Hutang Harus Dibayar

BELITUNG, LASPELA – Giat Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedikit terkendala, pasalnya, dua tahun kedepan Pemerintah Provinsi punya kewajiban mencicil (Hutang) pinjaman yang dipinjam dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

“Kenapa pembangunan ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena kita selalu terkendala lagu kasidah. Lagunya Ya Dana ya Dana,” Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Herman Suhadi saat berdialog dan bersilaturahmi bersama tokoh dan masyarakat Belitung, di wisma boungevile, Sabtu 14/05/2022) malam.

Untuk itu, Ia mengingatkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin untuk mencarikan solusi sehingga kewajiban melunasi hutang Pemprov Babel ke PT. SMI segera teratasi dan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud.

“Kemaren, Pemprov Babel, dengan terpaksa meminjam ke PT SMI, Walaupun duit itu untuk pembangunan, tetapi yang namanya hutang ya harus dibayar,” katanya langsung disambut tepuk tangan tokoh masyarakat dan masyarakat Belitung.

Tak hanya itu, dihadapan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, Sekretaris Daerah Babel, Naziarto dan Bupati Belitung Sahani Saleh, dan bersama para tokoh lembaga adat melayu (LAM) belitung, tokoh agama, tokoh kedukunan Belitung, tokoh Pemuda dan beserta masyarakat kabupaten Belitung.

Politisi PDI-P ini, berharap agar Penjabat (Pj) Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin, untuk memperjuangkan dan berusaha meningkatkan agar royalti dari sektor pertambangan (Pt.Timah) agar didapatkan Pemerintah Bangka Belitung lebih meningkat.

“Saya yang memimpin, kita tuntut abang kita ini ( Pj Gubernur) untuk memperjuangkan agar royalti PT. Timah itu ditingkatkan, jangan hanya 3 persen, paling tidak 7-8 persen. Kita bersama-sama kita dukung beliau ini (Pj Gubernur) untuk mengusahakan agar royalti bagi hasilnya itu tidak di angka 3 persen, kita minta di angka 7 persen,” pungkasnya.

Politisi PDI-P ini membeberkan, bahwa kemampuan keuangan daerah (KKD) Babel saat ini berada di posisi rendah, diharapkan kedepan Kemampuan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan berada diposisi menengah atau sedang dan tinggi.

“Kemaren PNS mau dipotong TPP, saya tidak setuju. Honorer mau dikurangi saya tidak setuju. Mau jadi apa kalau dikurangi, Kasihan rakyat, solusinya biarlah pejabatnya, termasuk kami dewan semua yang di potong,” tutupnya.rill/(wa)