PANGKALANBARU, LASPELA– Komisi VII DPR RI saat ini lagi getol-getolnya untuk menaikkan royalti dari sektor pertimahan.
Kebijakan untuk menaikkan royalti timah didasarkan pada tingginya nilai komoditas eksport tersebut.
Disamping itu, kata anggota komisi VII Bambang Patijaya sektor pertimahan dapat diandalkan sebagai salah satu pemasukan negara bukan pajak (PNBP) disamping sektor minerba lainnya.
Menurut ketua DPD 1 Partai Golkar Bangka Belitung ini, kenaikan royalti dari sektor pertimahan tidak bisa ditunggu-tunggu lagi dengan kondisi harga timah yang begitu mengalami kenaikkan harga yang paling tinggi dalam fluktuasinya.
“Bisa bayangkan untuk 1 kilo saja ditingkat paling bawah sudah diangka Rp 200 ribu. Dari data sektor timah ini di Bangka Belitung saja sudah ada 80 ribu ton sudah diekspor. PT Timah saja yang BUMN ada sekitar 35 ribu ton. Sisanya pihak lain. Sayang kalau ini tidak kita maksimalkan dalam peningkatan royalti untuk mendapatkan pemasukan negara,” ujar dia.
Pemasukan Negara Bukan Pajak dari sektor timah ini lanjut Bambang apabila dimaksimalkan akan memberikan dampak positif dengan menekan angka defisit keuangan negara.
“Untuk Tahun ini, DPR RI sepakat defisit keuangan negara harus maksimal diangka 3 persen. Oleh karena itu, semua sektor usaha harus dimaksimalkan agar dapat memberikan pemasukan kepada negara,” terangnya.
Diketahui sektor batu bara masih menjadi andalan terbesar bagi pemasukan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebanyak 85% dari total PNBP Minerba berasal dari batu bara, dan pada 2020 lalu capaian ini mencapai 110,15% dari target yang ditetapkan.
Sepanjang 2020, jumlah PNBP yang diterima senilai Rp 34,6 triliun melebihi target yang ditetapkan senilai Rp 31,41 triliun. Dengan jumlah ini artinya produsen batu bara menyumbangkan sekitar Rp 29,41 triliun dari total BNPB yang diterima.
Besarnya penerimaan ini juga bergantung pada jumlah batu bara yang diproduksi oleh produsen. Semakin besar produksinya maka semakin besar pula sumbangannya pada negara. Salah satu produsen batu bara yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi salah satu penyumbang royalti besar, seiring dengan posisinya sebagai produsen terbesar.
Setiap tahunnya memproduksi kisaran 80-85 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan perusahaan serupa. Pada 2018, BUMI dinobatkan sebagai Pembayar PNBP Terbesar di Indonesia. Secara keseluruhan kontribusi Grup BUMI melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin mencapai Rp 8,4 trilun.
Sebelumnya pada 2017, BUMI juga dinobatkan sebagai perusahaan yang memberikan PNBP terbesar dengan nilai lebih dari Rp 9 triliun. Jumlah ini dengan rincian KPC senilai Rp 6,62 triliun di posisi pertama dan Arutmin Rp 2,47 triliun di posisi kelima.
Adapun perusahaan di posisi kedua yakni PT Adaro Indonesia senilai Rp 4,27 triliun, PT Kideco Jaya Agung Rp 2,58 triliun, PT Berau Coal Rp 2,57 triliun, dan PT Freeport Indonesia Rp 2,02 triliun.
“Bumi Resources adalah kontributor royalti terbesar di Indonesia bisa sekitar hampir bisa sampai Rp 9 triliun hanya royalti. Kalau mau ditambahkan pajak, maka kami juga termasuk top 31 pembayar pajak terbesar di Indonesia,” kata Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava.
Dengan target produksi batu bara BUMI tahun ini 85-89 juta ton, maka perusahaan kan terus memberikan royalti yang besar bagi negara. Dileep mengatakan besarnya kontribusi batu bara pada penerimaan negara, masih melebihi hasil tambang lainnya seperti nikel, zinc, maupun emas.
“Kami masih (perusahaan batu bara) yang terbesar, sehingga menjadi objek vital,” kata Dileep.
Bumi Resources menurutnya juga menyambut baik adanya insentif royalti 0% untuk hilirisasi batu bara. Apalagi dalam jangka menengah hilirisasi dan diversifikasi menjadi salah satu target dari perusahaan.
“Atensi kami sekarang adalah batu bara ketika gasifikasi, Kaltim Prima Coal sudah mulai proyek tahap awal, pemerintah juga sudah memberikan insentif dengan 0% royalti buat downstream sehingga kita akan ambil advantage. Kami support itu, dan prioritas kami adalah domestik,” kata Dileep.(*/rel)
