Oleh: Rismawati
Mahasiswa Fakultas Hukum/Universitas Bangka Belitung
PERMASALAHAN hukum saat ini menjadi suatu hal yang sudah akrab kita dengar hampir setiap harinya. Tidak sedikit dari beragam persoalan hukum yang terjadi justru melibatkan para pemangku jabatan. Penetapan status tersangka yang terlibat dari kalangan pejabat pemerintahan atas dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi juga kerap menjadi perbincangan pada pemberitaan media.
Kondisi ini membuat para penegak hukum dituntut untuk bisa lebih efektif dalam penyelesaian setiap laporan kasus yang ada. Melihat dari prosesnya berdasarkan alur hukum, penetapan suatu perkara tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang sebentar. Namun, persoalan semacam ini memberikan kesan yang sangat memprihatinkan di mata publik.
Proses hukum yang ‘lama’ ini akhirnya berimbas kepada titik kepuasan dan kepercayaan publik terhadap penanganan suatu kasus, khususnya perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat publik. Masyarakat sedikit jengah dan malas untuk percaya penyelesaian akhir kasus tersebut.
Dari sisi lain, para pelaku begitu tidak bertanggungjawabnya atas jabatan yang telah diterima. Bahkan, masih saja para pejabat publik menjadikan hal semacam ini menjadi lumrah dikalangan sesama mereka. Bagaimana tidak? Banyak contoh para pelaku dengan mudah memperkaya diri dengan menerima suap, serta gratifikasi yang menimbulkan banyak kerugian.
Leave a Reply