“Setelah laporan masuk itu menjadi bahan pertimbangan, bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bentuk proses monitoring dan evaluasi berkala,” ungkapnya.
Direktur evaluasi kinerja dan kapasitas daerah Dedi Wirnarwan menerangkan rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan laporan pemerintah daerah secara elektronik, serta meningkatkan peran serta Sekda dan Inspektorat.rill/(wa)
Leave a Reply