MUNTOK, LASPELA — Kabupaten Bangka Barat (Babar) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), khususnya di Kecamatan Muntok, banyak dikenal dengan ragam sejarah. Di kota itu masih banyak terlihat bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri hingga saat ini, diantaranya Wisma Ranggam, Mercusuar Tanjung Kalian dan Pasanggerahan Bukit Menumbing.
Selain itu, di bibir Pantai Tanjung Kalian juga terdapat sebuah bongkahan besi tua yang disebut-sebut Kapal Vyner Brooke, yang saat itu mengangkut tentara dan perawat Australia yang di Bom oleh Jepang ketika Perang Dunia (PD) II, pada Februari 1942, yang mengakibatkan beberapa penumpang kapal terdampar di Pulau Bangka.
Dari tenggelamnya kapal Vyner Brooke, juga meninggalkan kisah pilu. Sebanyak 22 perawat Australia terdampar setelah dibantai dengan senjata mesin oleh tentara Jepang di pantai Radji yang lokasinya tak jauh dari Pantai Tanjung Kalian.
Dari 22 perawat yang dibantai, satu diantaranya selamat yakni Suster Vivian Bullwinkel, dan mengisahkan kejadian tragis tersebut. Kini, untuk mengenang para perawat, setiap tahunnya pada bulan Februari keluarganya datang dari Australia ke Muntok, Bangka Barat.
Selain kedatangan keluarga perawat, di Tanjung Kalian juga dibangun monumen oleh Pemerintah Australia untuk mengenang perawatnya. Rencananya, pada tahun 2021 ini monumen tersebut dikembangkan dengan penambahan plakat kisah sejarah perjalanan kapal Vyner Brooke hingga pembantaian.
Namun, tempat dibangun monumen tersebut masih milik kekuasaan Navigasi 1 Palembang, dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Octavianne menginginkan aset tersebut menjadi milik Bangka Barat. Supaya lebih mudah dikelola dan juga mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Dikatakan Helena saat meninjau Tata Pamer di Bukit Menumbing, Rabu (15/12/21), ia melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak tinggal diam. Pihaknya sudah mencoba menjembatani perihal tersebut supaya aset diluar bangunan navigasi bisa menjadi milik Bangka Barat.
Bahkan, dikatakan Helena atas kegigihannya tersebut, ia mendapat apresiasi dari pihak Australia, dan ia berharap renovasi tugu pembantaian perawat tersebut dapat berjalan lancar dan menyambut baik kedatangan WNA Australia di Bumi Sejiran Setason, dengan harapan ke depan mampu menarik wisatawan datang ke Bangka Barat.
“Sebenarnya kalau dibilang penghargaan, mereka bilang terima kasih. Saya sebagai kepala kejaksaan negeri, bersama dengan para JPN itu mencoba menjembatani karena wilayah dari letak tugu itu sebenarnya dikuasai oleh navigasi 1 Palembang. Tapi itukan berada di Bangka Barat, nah nanti kedepannya kita akan lihat asetnya memang harus dipegang Bangka Barat. Karena kan Bangka Barat yang memperjuangkan supaya ada itu, nanti bagaimana kedepannya kami sebagai Jaksa Pengacara Negara akan menyelesaikan hal tersebut,” katanya.
Selain itu, Helena juga mengatakan Bangka Barat ini banyak memiliki potensi yang apabila dikembangkan mampu meningkatkan PAD, terutama di bidang pariwisata dan kebudayaan.
“Kalau ngomongin sejarah Bangka Barat sendiri dan Muntok ini sudah ada film, filmnya yang bikin itu Hollywood, Paradise Road, itu tentang pembantaian suster yang di Tanjung Kalian, Pantai Radji. Jadi, sebenarnya Bangka Barat ini untuk potensial pariwisata kebudayaan banyak, cuman sayangnya tidak digali, tidak dikemas dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming, mengatakan pihak pemkab sudah menyampaikan ke pihak Perhubungan Navigasi Palembang dan membuat proposal ke kementerian tentang ruang pemanfaatan.
“Tanjung Kalian emang awalnya pada secara utuh milik pemerintah. Namun, pengelolahan diberikan kepada penghubungan, memang mereka sudah memiliki sertifikat. Kita disitu hanya pemanfatan pinjam pakai. Emang waktu kita ke pusat jawaban tim investigasi kurang memuaskan. Tapi alhamdulillah ada support dari kawan-kawan JPN untuk supaya ruang pemanfaatan wilayah navigasi tersebut bisa kita usulkan kita kelola bersama-sama,” ungkapnya.
Menurut Bong Ming Ming, selama ini di luar bangunan Mercusuar Tanjung Kalian terlihat terbengkalai dan ia berharap kendepan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ia akan kembali melakukan komunikasi dengan pihak navigasi supaya daerah tersebut bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemkab Babar.
“Itu yang akan kita upayakan. Pemkab Babar dengan tim JPN untuk mengupayakan pemanfaatan ruang luar kantor navigasinya, kita yang akan melakukannya, dengan mematuhi tidak boleh menghalangi menara dan sebagainya sudah itu saja. Yang penting bagaimana lokasi Tanjung Kalian itu betul-betul bisa selain sejarah dan tempat navigasi juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat wisata,” katanya.
