BPJ : Kita Minta Kemendag Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
JAKARTA, LASPELA– Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Eksport Pertambangan dinilai Komisi VII DPR RI akan mengacak-ngacak regulasi yang sudah berjalan.
Kritikan pedas tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ) kepada Laspela.com, Jumat (26/11/2021).
Menurutnya, peraturan yang dibuat sepihak oleh Kementerian Perdagangan akan membuat celah baru bagi “pemain” untuk dapat melakukan eksport barang tambang tanpa Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM.
“Misalkan yang terkait dengan pengaturan ekspor komoditas pertambangan, yang semestinya diatur dan harus mendapat Rekomendasi Ekspor dari Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) menjadi tidak lagi diperlukan menurut Permendag No.19 Tahun 2021 jika sebuah komoditas pertambangan masuk kedalam Neraca Komoditas. Oleh karena itu kita minta Kemendag berkoordinasi dengan kementerian teknis,” ujar BPJ.
Selama ini, lanjut ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung ini, RKAB adalah instrumen kontrol bagi pemerintah untuk memastikan bahwa produk pertambangan yang akan dieksport telah memperhatikan aspek aspek teknis, diantaranya cadangan mineral, pemenuhan kewajiban lingkungan, termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang.
“Kita setuju terhadap upaya mendorong kemudahan dunia usaha untuk melakukan ekspor, tapi tentu tidak mengabaikan instrumen kontrol atau pengendalian yang bersifat sustainable terhadap produk pertambangan tersebut,” sebutnya.
Politisi senayan yang fokus terhadap dunia pertambangan di tanah air ini pun menyarankan agar setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pihak terkait dapat menyertakan pihak lainnya agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tentunya pula menghilangkan ego sektoral.(*)
