PANGKALPINANG, LASPELA – Puluhan nelayan dari berbagai desa di kawasan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat (Babar) kembali menemui Gubernur Erzaldi Rosman terkait masih dilakukannya aktivitas pertambangan oleh PT Timah Tbk. Kekhawatiran para nelayan itupun didengarkan langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, Senin (8/11/21).
Dalam audiensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Batu Rakit, Rumah Dinas Gubernur itu, para nelayan mengungkapkan jika selama aktivitas pertambangan masih berjalan, mereka tidak dapat berbuat banyak. Dampaknya, kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat di 12 desa yang berada di kawasan tersebut menjadi terganggu.
“Ketika Kapal Isap Produksi (KIP) jalan terus, itu sangat berdampak pada kehidupan sosial, Pak. Selama ini, di 12 desa kami hidup tenteram, para nelayan ekonominya baik, bahkan dulu sebulan bisa 10 juta (rupiah), karena harga ikan tinggi dan kualitasnya untuk komoditas ekspor. Sekarang semua sangat disayangkan, yang kami jaga suasana kondusif di desa-desa kami, Pak,” ujar Wisnu, salah satu perwakilan nelayan.
Selain dianggap mempengaruhi kehidupan sosial di 12 desa terdampak pertambangan, Wisnu juga mengatakan bahwa selama ini PT Timah Tbk tidak pernah melibatkan para nelayan dalam menyosialisasikan aktivitasnya, baik saat pengoperasian Ponton Isap Produksi (PIP) maupun dengan KIP pada wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan).
“Kami resah, Pak. Dengan adanya PIP saja kami sudah kewalahan karena pendapatan kami mengalami penurunan drastis. Tolong hentikan KIP ini sampai ditemukan jalan keluar, kami sudah mengupayakan apa yang diperintahkan dalam perda. Kami seakan-akan dicemen (remeh). Kami bekerja bukan untuk hari ini tapi untuk masa depan nanti,” ungkapnya.
Gubernur Erzaldi Rosman, dengan cermat mendengarkan seluruh jeritan hati para nelayan di wilayah Teluk Kelabat Dalam. Dirinya mengaku terkejut atas pengakuan para nelayan yang menyebutkan tidak dilibatkan dalam sosialisasi pertambangan. Padahal, menurut Gubernur Erzaldi, dalam beberapa kesempatan PT Timah Tbk mengatakan telah melakukan kewajiban tersebut. Begitu pula banyaknya jumlah desa yang terdampak.
Untuk itu, dalam audiensi yang juga sengaja melibatkan para mahasiswa, Gubernur Erzaldi akan mengambil langkah-langkah sebagai upaya memperjuangkan suara para nelayan. Gubernur akan berkoordinasi bersama Forkopimda Babel atas pengakuan para nelayan yang tidak dilibatkan dalam sosialisasi. Selain itu, ia akan meminta PT Timah Tbk untuk menahan diri dalam aktivitas pertambangan.
“Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Pertama, malam ini (kemarin) saya akan koordinasi ke Forkopimda. Kami akan pertanyakan hal ini ke PT Timah Tbk kenapa bisa berbeda informasi ini. Kemudian, saya akan meminta PT Timah Tbk jangan masuk dulu kalau belum disosialisasikan, terutama kepada nelayan yang terdampak. Dan harus dipastikan sudah ada kesepakatan terkait kompensasi,” ungkapnya.
Gubernur Erzaldi mengajak agar permasalahan yang dihadapi para nelayan ini dapat diatasi secara bersama-sama. Sinergi antara pemerintah daerah, para nelayan, dan juga para akademisi diperlukan untuk mengupayakan penghentian operasional sebagaimana tuntutan yang dilayangkan oleh nelayan.
Ia akan mencoba melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk mempertimbangkan kembali aktivitas PT Timah Tbk di Teluk Kelabat Dalam, apalagi dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), disebutkan jika Teluk Kelabat Dalam merupakan kawasan _zero_tambang. Gubernur pun meminta kerja sama para nelayan untuk membantu dirinya dalam penyusunan kronologis dan dampak dari penambangan, sebelum dilayangkan ke kementerian.
“Saya tetap mendukung nelayan. Kita berusaha bersama-sama, dan kita akan upayakan menjelaskan ke kementerian apa-apa saja alasan yang menjadi tuntutan nelayan, untuk bahan mereka dalam merubah keputusan yang diharapkan nelayan. Kita berjuang bersama-sama,” pungkasnya.rill/(wa)
