PANGKALPINANG, LASPELA – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Bangka Belitung, Edih Mulyadi mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa kebijakan dan insentif dalam berbagai sektor juga harus segera dilaksanakan untuk menjaga agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan baik.
“Tentu program PEN ini juga berlaku di Bangka Belitung (Babel), dimana ketergantungan fiskal daerah yang masih cukup tinggi, sehingga peran dana APBN menjadi sangat strategis dalam kegiatan pembangunan serta peningkatan aktivitas dan daya tahan ekonomi masyarakat Provinsi Babel, khususnya masa pandemi ini,” kata Edih dalam press release kinerja fiskal dan moneter regional Provinsi Bangka Belitung, triwulan III tahun 2021 di Perwakilan Kemenkeu Babel, Jum’at (29/10/2021).
Ia mengatakan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat di bidang fiskal, terdapat empat unsur eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai representasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbedaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.
“Keempat unsur tersebut menaungi bidang pendapatan, belanja, dan aset negara. Maka itu, untuk memastikan program PEN, tentu diharapkan adanya keterlibatan pihak terkait, sehingga kita bisa memaksimalkan program ini dengan baik. Beda halnya untuk program yang di transfer langsung dari pemerintah pusat, seperti PKK, bantuan sosial tunai itu tidak bisa kita intervensi langsung,” ujarnya.
Lanjut Edih, PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
“Intervensi di sisi permintaan bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang sedang terpuruk, dilakukan melalui Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan, subsidi listrik, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja. Maka itu diharapkan peran pemerintah daerah sangat penting. Pada saat aktivitas dan respon mereka baik maka akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program PEN ini,” ujarnya.
Edih menyampaikan, secara nasional pemerintah telah mengalokasikan dana implementasi PEN senilai Rp745,9 triliun untuk tahun 2021. Dimana terbagi menjadi lima program, yaitu Kesehatan sebesar Rp216,17 triliun, perlindungan sosial Rp186,64 T, program prioritas senilai Rp117,94 T, pembiayaan dukungan UMKM dan korporasi senilai Rp162,40 T, serta insentif usaha sebesar Rp.62,83 triliun.
Ia menambahkan dukungan APBN untuk program pemulihan ekonomi di Kepulauan Babel telah terealisasi sebesar Rp840 miliar sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2021.
“Adanya program PEN ini guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta menyelamatkan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat Covid-19,” tutupnya.(wa)
