GMKI Berikan Lima Raport Merah ke Pemerintah

Ketiga, Penegakan Hukum.
Pola penegakan hukum Indonesia menjadi perhatian 2 tahun terakhir, penegakan hukum masih tebang pilih dan terkesan menunggu respon publik. Penegak hukum yang belum terlepas dari pola suap belum usai kasus yang terakhir dan menyita perhatian publik yaitu kasus jaksa pinangki yang menerima suap dari buronan Joko Tjandra hingga melibatkan petinggi Mabes Polri. Penindakan para penyalahgunaan jabatan tidak mengalami efek jera sehingga terus berulang, reformasi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Keempat, Pendidikan Tidak Merata.
Pengelolaan pendidikan Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti, kebijakan mengenai pendidikan online tidak efektif dan diskriminatif, masih banyak daerah belum dapat mengakses internet. Sehingga para pelajar di daerah pelosok mengalami kesulitan proses belajar mengajar, kurikulum yang inkonsisten dan berubah-ubah hingga menimbulkan kegaduhan. Pada visi-misi Joko Widodo-Ma’aruf Amin di 2019 terdapat point mengembangkan reformasi sistem pendidikan namun hingga tahun 2021 sistem pendidikan masih diskriminatif dan tidak merata hal ini adalah preseden buruk bagi generasi masa depan.