Gelar Reses, Ranto Sendhu Temui Warga Sekitar Masjid Unik Al Bina

BANGKA, LASPELA – Masjid Al-Bina di kawasan Air Duren, Pemali, Kabupaten Bangka turut menjadi tempat dalam rangkaian kegiatan reses Ranto Sendhu, Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung dari partai Demokrat, Rabu (13/10/2021).

Puluhan warga turut hadir, menggunakan kesempatan mereka menyampaikan aspirasi sekaligus berbagi keluh kesah kepada wakil mereka di parlemen.

Sejumlah aspirasi warga ditampung legislator dapil Bangka ini diantaranya pemberdayaan UMKM. Beberapa warga di sekitar Air Duren ini mempunyai UMKM menghasilkan produk asinan buah yang lezat. Namun, usaha mereka menemui beberapa kendala, termasuk pemasaran yang belum maksimal.

Menurut Ranto, dipilihnya Masjid Al-Bina ini karena punya cerita tersendiri. Ia bersama beberapa tokoh masyarakat sekitar sudah merintis mesjid unik ini dari lahan kosong, hingga berdiri kokoh sampai saat ini.

“Kita bersama tokoh masyarakat di sini membangun masjid ini dari nol, sengaja dipilih bahan dari kayu supaya unik dan menjadi ikon bagi warga,” Kata Ranto, membuka pertemuan reses.

“Banyak program pelatihan UMKM dari pemprov. Saya nanti akan berkoordinasi dengan Komisi II yang membidangi UMKM untuk mengoptimalkan UMKM masyarakat. Produk ini menjadi ciri khas warga, maka perlu kita maksimalkan,” ujar Ranto menanggapi.

Selain itu, beberapa warga mengharapkan ada bantuan pemerintah untuk warga yang berobat ke luar kota, seperti Jakarta. Menurut warga mereka harus mengeluarkan dana ekstra untuk akomodasi jika harus berobat ke Jakarta.

Atas keluhan ini, Ranto menjelaskan bahwa ada rumah singgah dari pemprov untuk warga Bangka Belitung di Jakarta.

“Di Rawamangun ada perwakilan dan rumah singgah untuk masyarakat Bangka Belitung, warga bisa menggunakan, tinggal berkoordinasi dengan pihak terkait,” jawabnya.

Keluhan lain seperti fasilitas penerangan jalan dan penggunaan dana hibah turut menjadi bahasan. Semuanya akan ditampung dan dibahas di antar komisi sesuai dengan bidang. Realisasinya tentu berdasarkan prioritas daerah dan pembagian kewenangan provinsi atau kabupaten.

“Aspirasi ini akan saya tampung, nanti akan dibahas antar komisi. Kita juga akan intens berkoordinasi dengan eksekutif terkait wewenang, jangan sampai wewenang kabupaten kita ambil, salah kita,” tutupnya.rill/(wa)