*Fokuskan 6 Prioritas Pembangunan Babel
PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama dengan DPRD Babel menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Babel Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Babel, Rabu (6/10/2021).
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditandatangani langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Ketua DPRD Babel, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Babel, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TAPD dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Sebelumnya melalui pembahasan di tingkat legislatif. Akhirnya Pemprov Babel dan DPRD Babel menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.486.859.229.656.
Dikatakan Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, dimana ada enam fokus prioritas pembangunan utama yang disampaikan Gubernur Erzaldi merupakan terobosan yang sangat baik, terutama di bidang pendidikan.
“Ada enam arah kebijakan tahun 2022 ini memprioritaskan enam sektor diantaranya agropolitan, bahari, pariwisata pendidikan, pemulihan ekonomi, kesehatan dan penanganan bencana,” kata Herman kepada wartawan usai MoU KUA-PPAS APBD Babel Tahun Anggaran 2022.
DPRD Babel bersama Tim TAPD Pemprov Babel dalam pembahasan KUA-PPAS 2022 sudah menetapkan 6 SMA/SMK baru yang akan didirikan pada tahun 2022. lokasinya di Simpang Katis, Teru, Membalong, Sungailiat, Jeriji, dan Pangkalpinang.
“Mohon doanya agar pendapatan kita pada tahun 2022 bisa bertambah, serta dana DAK, DID, DAU tidak terjadi pengurangan yang signifikan di Babel. Hal itu bermuara untuk memenuhi apa yang diaspirasikan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyampaikan, ada enam fokus prioritas pembangunan utama ke depan yaitu, pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan pendidikan, serta pembangunan kesehatan.
“Arah prioritas pembangunan penunjang akan difokuskan pada beberapa hal, yakni pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan sosial,” katanya.
Lanjut Gubernur Erzaldi, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan berdemokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan dan pengendalian lingkungan hidup.
“Sementara arah kebijakan keuangan daerah masih difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, di samping belanja yang bersifat wajib lainnya. Serta diarahkan untuk mendukung tema rencana kerja pemerintah pusat, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan arah kebijakan pendapatan daerah yakni diarahkan melalui sumber-sumber penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi, serta peningkatan dana perimbangan.
“Untuk tahun ini, dana perimbangan mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 sekitar Rp1,7 triliun, namun untuk tahun 2022 hanya Rp1,4 triliun, atau turun sekitar Rp286 milyar.
Gubernur Erzaldi menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk memandirikan fiskal, ditambah berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan RI bahwa fiskal Pemprov Babel menuju kemandirian karena keefektifan Pemprov dan DPRD Babel dalam merancang anggaran tersebut.
“Namun, kita tetap harus mencari potensi pendapatan lainnya untuk meningkatkan PAD kita,” tutupnya.(wa)
