Fraksi Golkar DPRD Basel Minta Bupati Bentuk BPPRD dan OPD Dinas Perikanan, Ini Alasannya

Oleh: Nopranda Putra


TOBOAL, LASPELA – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bangka Selatan mendorong terbentuknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Dinas Perikanan Bangka Selatan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Berry Febrianto menyebutkan pembentukan BPPRD didasari atas pendapatan asli daerah (PAD) hanya dikelola oleh bidang saja, sehingga membatasi kewenangan dan sumber daya manusia yang minim.

“Berdampak pada potensi pajak dan retribusi daerah kurang terkelola secara maksimal, ini terbukti dari realisasi PAD hampir setiap tahun mengalami penurunan, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi sepadan terhadap APBD Kabupaten Bangka Selatan yang lebih kurang hanya 8 persen sebagai penyumbang APBD,” kata Berry, Sabtu, 24 Juli 2021.

Dikatakan Berry yang juga sebagai Sekretaris Komisi II membidangi perekonomian, pertanian dan perikanan pada tahun 2020 hanya terealisasi Rp 50.253.720.440 dari target PAD Rp 73.547.226.175 atau 68,27 persen. Menurut dia hal ini terjadi disamping target yang kecil sehingga tidak memberikan motivasi terhadap pengejaran target PAD.

“Jika dibandingkan dengan potensi objek tagih yang ada, kami memaklumi dengan situasi adanya pandemi Covid-19, tetapi bukan berarti pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan atas menurunnya PAD Pemkab Bangka Selatan,” pungkasnya.

Menurut Berry, untuk di Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan paling terbelakang PAD nya, sedangkan Kabupaten lain yang sama-sama Kabupaten pemekaran rata-rata PAD diatas Rp 100 miliar yang sama-sama diterpa pandemi Covid- 19.

Untuk estimasi target PAD yang kecil, kata dia akan membuat semangat dan etos kerja bidang terkait menjadi tidak kebut-kebutan dalam mengejar pendapatan, seperti tahun 2021 Pemkab Basel hanya menarget PAD sebesar Rp 39.401.769.788, ini hanya lebih kurang 60 persen dari target PAD tahun 2020.

“Menurut pendapat saya, dengan target ini cukup dengan duduk manis saja akan terealisasi dengan potensi objek pajak dan retribusi daerah yang ada. Ketika pembahasan RAPBD 2021 kita sudah tanyakan kenapa target PAD 2021 menurun hanya lebih kurang 60 persen dari target PAD tahun 2020, lagi-lagi alasan pandemi Covid-19 yang dipersoalkan dan kurang SDM dikarenakan pendapatan hanya dikelola oleh bidang dengan kewenangan terbatas,” tukasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Bupati Bangka Selatan secepat mungkin membentuk Bidang pendapatan dijadikan OPD tersendiri atau Badan yang mengelola khusus pendapatan terutama pajak dan retribusi daerah, sehingga akan lebih fokus mengejar target pendapatan asli daerah.

“Saya sebagai ketua fraksi meminta agar bapak Bupati Bangka Selatan secepat mungkin membentuk dinas atau badan agar fokus mengurusi pajak dan retribusi agar ada peningkatan PAD Bangka Selatan kedepannya,” ujarnya.

Sedangkan yang mendasari pembentukan dinas perikanan dimana sesuai dengan RPJMD 2021-2026, Pemerintah kabupaten Bangka Selatan memprioritas bidang pertanian dan perikanan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat sejahtera.

“Yang tentu pasti dalam mendukung keberhasilan program kerja visi misi Bupati Bangka Selatan harus didukung oleh OPD yang terkait sebagai pelaksana program kegiatan, perikanan salah satu prioritas,” tukasnya.

Oleh karena itu, sebut dia untuk mengelola potensi perikanan yang cukup besar di Bangka Selatan perlu dibentuk dinas perikanan, karena menurut dia selama pandemi covid-19 bidang pertanian dan perikanan penopang terbesar dan hampir tidak berdampak terhadap pengaruh pandemi Covid-19.

“Harus kita akui secara jujur bahwa bidang pertanian dan perikanan penopang terbesar dan hampir tidak berdampak terhadap pengaruh pandemi Covid-19. Oleh karena itu kami fraksi Golkar mengharapkan agar Bupati Bangka Selatan benar-benar serius untuk membentuk OPD pajak dan retribusi daerah dan OPD perikanan diharapkan tahun 2021 ini sudah teralisasi,” ungkapnya. (Pra)