PANGKALPINANG, LASPELA – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang akan memfokuskan diri mengimbau masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal ini diungkapkan Budiyanto selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, saat Focus Discusion Group (FGD) bersama dengan seluruh camat dan lurah Kota Pangkalpinang, di ruang OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Senin (14/6/2021).
“Ini untuk optimalisasi pajak daerah terkhusus PBB, pajak daerah tahun ini sepertinya menjadi sumber untuk belanja kita terutama di perubahan nanti, berharap dari dana transfer sepertinya sudah kecil untuk 2021-2022, sedangkan tahun 2020 sebanyak Rp43 miliar lebih ditarik oleh pusat 2020, dan di tahun ini Rp14 miliar ditarik lagi, sudah Rp57 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah ditarik,” ujarnya.
Budi menuturkan, memang masih ada harapan kepada Pusat dari Dana Intensif Daerah (DID) yang tahun ini Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mendapatkan Rp32 Miliar.
“Akan tetapi, DID ini perhitungannya beda-beda tipis dengan DAK, dan DID tidak bisa kita bagikan keseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.
Tidak hanya itu, Pemkot yang menetapkan target PAD Rp79 Miliar di tahun 2021, dikatakan Budi hingga saat ini masih jauh dari target, di triwulan pertama Pemkot hanya mampu mencapai 34-35 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk itu, Pemkot bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang fokus untuk realisasi PBB, karena adanya potensi pajak sebesar Rp13 Miliar. “Ada 60 ribu SPPT yang kami terbitkan, dari 60 ribuan ada potensi pajak Rp13 miliar kalau dibayarkan masyarakat 100 persen,” ujarnya.
Pemkot sendiri sudah mengeluarkan program penghapusan denda PBB untuk masyarakat, Budi berharap hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat. “Untuk itu perlunya peran Camat dan Lurah dalam menyampaikan ini ke masyarakat, dan masyarakat manfaatkan ini dengan sebaiknya,” katanya. (dnd)
