MUNTOK, LASPELA — Meskipun sempat ditunda beberapa kali, akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) resmi melaunching Universal Health Coverage (UHC), yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, di Gedung Graha Aparatur, Babar, Jumat (4/6/2021).
Acara bertema “Bangun Negeri untuk Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat” itu dihadiri Ketua DPRD Babar Marudur Saragih beserta anggota, Bupati Babar Sukirman, Kepala Kantor BPJS cabang Pangkalpinang Rudy Widjajadi, Sekda Babar Muhammad Soleh, serta perwakilan unsur forkompinda dan tamu undangan lainnya.
Bupati Babar Sukirman, mengatakan setelah UHC dilaunching masyarakat tidak perlu takut lagi untuk pergi berobat, karena pemerintah daerah sudah menyiap sebanyak Rp25 Milyar untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga akhir Desember 2021 mendatang.
“UHC sudah kita laksanakan, tujuannya jelas. Bahwa kita saat ini sudah di 96,19 persen, tinggal sedikit lagi untuk target nasional 98 persen. Semuanya sudah, jadi kalau ada yang sakit, bawa ke rumah sakit hari ini, Kita sudah siapkan anggaran 25 milyar lebih. Mulai tanggal 1 tadi, cukup dengan KTP sudah bisa berobat,” ujarnya.
Saat ini, kata Sukirman tugas pemerintah yakni memperbaiki fasilitas dan kualitas pelayan. Rumah sakit pun diharapkan tidak ada lagi yang menolak masyarakat gara-gara tidak punya BPJS. “Karena yang punya KTP Bangka Barat Insyaallah haknya sama, tapi izinkan kita untuk memperbaiki fasilitas pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babar Marudur Saragih, mengungkapkan alasan penundaan launching sebelumnya, dikarenakan pihaknya masih melakukan pembahasan terkait UHC. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui manfaat UHC sehingga bisa menjamin anggaran.
“Untuk dinas kesehatan program sudah bagus, jangan sudah UHC lalu obatnya gak ada. Kami selalu mendukung program Bupati Babar agar memberi pelayanan yang maksimal yang berkualitas bagi masyarakat dan kami juga berharap program ini berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala BPJS kesehatan kantor cabang Pangkalpinang Rudy Widjajadi, mengatakan untuk kepesertaan memang sudah ditargetkan dari Pemerintah Pusat pada tahun 2024, yang diharapkan 98 persen seluruh masyarakat Indonesia sudah tercakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Alhamdulillah untuk Bangka Barat ini kan sudah masuk tadi, sudah disampaikan bupati kurang lebih yang sudah didaftarkan itu kurang lebih adalah 35.330 orang yang masuk kepesertaan yang belum terdaftar kemarin. Nah, sehingga secara total seluruh segmen baik yang PNS, TNI Polri kemudian ada juga mandiri dan juga sebagainya, itu total saat ini sudah 96.19 persen dari seluruh penduduk, atau kurang lebih 196.727 jiwa yang sudah tercangkup. Sebenarnya untuk 100 persen tinggal 7.800 jiwa,” katanya.
Adapun distribusi peserta BPJS kesehatan di kabupaten Bangka Barat yang terbagi dari PBI APBD sebanyak 74.888 jiwa, PBI APBN sebanyak 30.693 jiwa kemudian PBPU 54.852 peserta, PPU 33.957 jiwa dan BP sebanyak 2,337 peserta. (/ Oka)
