PANGKALPINANG, LASPELA– Pusat Studi Pancasila Universitas Bangka Belitung berkolaborasi dengan ASPEKSINDO dengan HMPI dan Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung kembali melaksanakan webinar rutin dengan tema Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pesisir dalam Perspektif Pancasila.
Acara yang dibuka oleh Rektor UBB Dr. Ibrahin, MSi. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua LPPM UBB, Dr. Fournita Agustina, SP, MSi sekaligus membuka acara dialog publik.
Dalam dialog tersebut, Ketua Aspeksindo sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, mengatakan bahwa terdapat kelemahan dalam pembagian terhadap kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir. Kelemahan ini terjadi dikarenakan konflik pengaturan antara UU Pemda dengan UU Sektoral lainnya. Menurutnya, pembagian kewenangan bukan hanya persoalan teknis semata tetapi terkait sumber keuangan untuk melaksanakan kewenangan.
Lebih lanjut diutarakan Ir. Suwidi Tono, Tim Ahli Penyusun RUU Daerah Kepulauan, bahwa wilayah-wilayah di Babel masuk kota dan karakteritik kepulauan dan peisir. Menurutnya Urgensi RUU Daerah Kepulauan perlu hadir di negeri ini, supaya daerah pesisir dan kepulauan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Bupati Bangka Tengah dalam pemaparan awalnya menyatakan saat ini Bangka Tengah telah memberikan langkah langkah untuk program prioritas dan indicator kinerja pembangunan perikanan di Kabupaten Bangka Tengah. Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan adalah asuransi nelayan, bantuan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya, tambak udang rakyat, bantuan alat tangkap dan pembangunan dermaga.
Menanggapi pernyataan Bupati Algafri, Dr. Sudirman Adibrata dari FPPB UBB mengatakan bahwa potensi perikanan tangkap dan budidaya di Babel sangat besar. Untuk itu kata dia, Perikanan tangkap seharusnya bersifat berkelanjutan karena berkaitan dengan masyarakat dan juga RUU Kepulauan haruslah di dorong.
Senada dengan Dr. Sudirman, Dr. Derita Prapti Rahayu SH MH, sekaligus Ketua PuISi UBB , menyampaikan mengenai strategi negara untuk wilayah-wilayah pesisir merupakan tanggung jawab negara. Menurut dia, pengelolaan sentralistik dapat mengenyampingkan peran pemerintah daerah sebagai yang memiliki wilayah. Dia menyarankan agar ini dikembalikan ke daerah dan memberikan kesempatan kepada warga lokal untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Acara yang dipandu Winanda Kusuma SH MH dari FH UBB, dan keynote speech H. Abdul Gafur Mas’ud, SE, ME ini dilanjutkan dengan dengan sesi tanya jawab dengan peserta webinar.(rill/*)
