Home / NASIONAL / NEWS / POLITIK

Rabu, 31 Maret 2021 - 17:56 WIB

Pemerintah Tolak Demokrat Kepengurusan Moeldoko, AHY : Mari Rapatkan Barisan

JAKARTA, LASPELA – Pemerintah akhirnya mempertegas keabsahan kepengurusan Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan Ketua Umum terpilih, Moeldoko.

AHY menyambut gembira atas keputusan yang diambil Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tersebut. Itu disampaikannya dalam konferensi pers, Rabu (31/3). “Permohonan pihak KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh Jhoni Allen Marbun, ditolak,” ujar AHY dalam keterangan persnya.

AHY mengungkapkan jika penolakan yang dilakukan pemerintah merupakan pengakuan secara hukum oleh negara atas hasil Kongres ke V Partai Demokrat pada 2020 lalu, sekaligus menjadi penegasan tidak adanya dualisme di tubuh partai berlambang Mercy itu.

Baca Juga  Erwandi : Event Babel Fiesta Salah Satu Wadah UMKM

“Apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat,” katanya lagi.

AHY memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang dianggap telah menegakkan hukum dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional. “Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada sahabat-sahabat partai politik sebagai mitra berdemokrasi,” ujarnya.

Apresiasi juga diberikan AHY kepada para pengurus DPD dan DPC di seluruh Indonesia yang tetap solid bersama dirinya. “Secara pribadi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras, dan dedikasi yang luar biasa dari para Pimpinan DPD, DPC hingga ranting,” kata AHY.

Baca Juga  Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1,9 Kg Setelah Lewati Tiga Lapis Keamanan

Mantan anggota TNI berpangkat Mayor ini pun mengajak semua kader Partai Demokrat untuk tetap saling mendukung dan solid dalam menjalani tugas kepartaian. “Mari rapatkan barisan. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa jam yang lalu Pemerintah Pusat melalui Menkumham Yassona Laoly, mengumumkan penolakan mereka terhadap kepengurusan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terpilih secara aklamasi.

Gugurnya upaya Moeldoko cs untuk mengambil alih Partai Demokrat karena tidak sanggup memenuhi kekurangan dokumen yang diminta oleh Kemenkumham sampai batas waktu yang ditetapkan. (rga)

Share :

Baca Juga

BANGKA BELITUNG

Golkar dan PPP Lakukakan Penjajakan, Solid Membentuk Poros Baru Pilkada Bateng 2020

BANGKA BELITUNG

Lantik 240 PNS, Yuslih : Kerja Baik, Kerja Rajin dan  Disiplin

BANGKA BELITUNG

Babel Berhasil Kendalikan Inflasi Terendah Hingga 2,6 Persen

BANGKA BELITUNG

Jalin Sinergisitas Dengan Masyarakat, Polres Bangka Gelar Sholat Subuh Berjamaah

BANGKA BELITUNG

Batal Berangkat ke Tanah Suci, 119 Jamaah Haji Asal Basel Diprioritaskan Berangkat Tahun 2021

BANGKA BELITUNG

Madania Center Launching Buku KH. Ja’far Addari; Ulama Kharismatik dan Bersahaja Desa Air Gegas

BANGKA BELITUNG

Tiga Pejabat Tinggi Pemkab Bangka Pensiun

NEWS

Pembuktian Ketajaman Walcott
Chinese (Simplified)EnglishIndonesianSpanish
%d blogger menyukai ini: