MANGGAR,LASPELA – Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim) Khairil Anwar, mengomentari tidak terdatanya posko Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tingkat desa di Bangka Belitung (Babel) oleh Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebagaimana diketahui, Dirjen Bina Pemerintah Desa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Republik Indonesia mengenai pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan yang berfungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan.
Menurut Khairil, saat ini Posko Desa di Kabupaten Beltim sudah ada. “Sebenarnya kalau menurut pengamatan, Posko Desa itu sudah jalan dan sudah ada keberadaannya,” ujar Khairil dikutip dari belitungtimurkab.go.id, Rabu(24/3/2021).
Dari data yang dikeluarkan Dirjen Bina Pemerintah Desa, per 21 Maret 2021 disebutkan Babel belum memiliki Posko Desa bersama Provinsi lain seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
“Nah, cuman miss-nya dimana, apakah desa jalan tanpa ada SK, ataupun sudah ada SK tetapi tidak disampaikan atau dilaporkan kepada kecamatan, kabupaten maupun ke pusat, nah ini tentunya akan segera kita komunikasikan dengan dinas terkait,” kata Khairil.
Saat ini dari 74.961 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, baru 22.819 Desa atau 30,44 persen yang baru memiliki Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.
Menurut Khairil, keberadaan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan dinilai sangat penting guna memutus penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.
“Bukan hanya penting tetapi harus, supaya kita bisa mengantisipasi mobilisasi masyarakat terutama kewajiban mereka dalam menerapkan prokes 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas), wajib itu, supaya apa? Jadi supaya kita bisa memutus penularan Covid-19 di masyarakat,” kata Dia. (**)
