Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa Pertanyakan Jumlah IMB di Bangka Selatan

Oleh: Nopranda Putra



TOBOALI, LASPELA – Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa DPRD Bangka Selatan menyoroti jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang ada di kabupaten Bangka Selatan.

Wakil Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (KSKB), Samsir mengatakan dari data yang ada, hanya 24 persen seluruh bangunan yang ada di Bangka Selatan yang memiliki IMB baik bangunan pemerintah maupun masyarakat.

“Dan sampai sekarang ini, retribusi IMB belum sepenuhnya dijalankan di sekitaran, apalagi sampai ke peosok daerah Basel. Bisa kita lihat ada tidak faktualnya setiap bangunan baru dan rehabilitasi atau merubah bentuk terpampang plang IMB,” kata Samsir, Senin (22/2).

Menurut politisi PKS itu, jika diasumsikan saja, setiap ada yang membangun atau merubah bentuk rumahnya 5 rumah saja setiap desa dan kelurahan berarti dengan jumlah desa 50 dan kelurahan 3 maka setiap tahun ada kegiatan yang perlu IMB 53, berarti ada 265 rumah yang perlu IMB dan bisa diambil retribusi IMB nya.

“Dan jika 1 rumah dalam biaya pengurusan diasumsikan rata-rata 1 juta maka setahun potensinya setahun bisa dapat retribusi 265 juta,” ujarnya.

Ia menuturkan, jika hal ini dihitung selama 10 tahun tidak adanya SPPT pajak untuk rumah baru dan yang dirubah tersebut terdapat lost potensinya dengan asumsi Rp 25 ribu saja per rumah baru tersebut, maka lostnya Rp 66.250.000 dalam 10 tahun.

“Dan retribusi ini sampai ke desa, ada IMB maka SPPT pajak langsung ada, dan sebelum ini dilaksanakan adakan validasi semua objek retribusi tersebut agar bisa memulai dari data yang baru karena ini termasuk program intensifikasi retribusi,” sebutnya.

Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Basel harus pikirkan permasalahan ini, sudah berapa tahun dalam pembahasan anggaran khususnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), agar paten di kecamatan diaktifkan untuk proses pembuatan IMB.

“Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan dalam meningkatkan PAD, walaupun sekarang daya beli masyarakat berkurang, akan tetapi yang jelas bisa membangun di tengah kondisi sekarang berarti ada dana dalam membangun,” pungkasnya. (Pra)