PANGKALPINANG, LASPELA – Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, cepat, cermat, dan akurat namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Erzaldi ingin agar Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dapat memilah skala prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat luas untuk segera ditindaklanjuti.
Seperti sektor pertambangan. Dalam pembahasan yang dilakukan di Ruang Kerja Gubernur Babel, Selasa (2/2/2021) dijelaskan bahwa, kewenangan daerah pada sektor ini telah diambil pusat. Oleh karenanya, Pemprov Babel berharap Ombudsman dapat berperan menindaklanjuti bantuan CSR (Customer Social Responsibility) untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungannya.
Selain itu pada sektor lingkungan, misalnya industri tapioka yang mendapat keluhan dari masyarakat sekitar tekait limbah yang mengakibatkan bau tidak sedap, sedang di sisi lain Pemprov. Babel juga harus memikirkan nasib petani tapioka itu sendiri.
“Dalam hal sektor pertanian, seperti harga karet skala global yang semakin anjlok, kami harapkan peran Ombudsman untuk memberikan masukan positif untuk menyikapi hal ini,” jelasnya.
Serta terkait pendisiplian protokol kesehatan di masa pandemi ini. Masih ada beberapa kafe yang masih “nakal” dengan membuka jam operasional hingga dini hari.
Mengacu pada nasehat Imam Syafi’i, pria yang membawa Babel meraih Instansi Dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ini juga turut memotivasi Ombudsman Babel agar senantiasa bergerak maju untuk Babel yang lebih baik.
“Jadikan akherat selalu di hatimu, agar senantiasa melalui kehidupan ini merujuk pada perintah Allah Swt. Genggamlah dunia di tanganmu, agar senantiasa mengendalikan kehidupanmu yang bersifat sementara. Ingatlah kematian di pelupuk matamu, agar tidak lengah dalam beramar ma’ruf dan bernahi munkar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy juga mengutarakan keinginannya untuk bersilaturahmi serta menciptakan sinergi antara Ombudsman Babel dengan Pemprov. Babel dalam hal pengawasan pelayanan publik.
Dirinya mengapresiasi Pemprov. Babel yang berencana menerapkan kartu kendali untuk gas lpg 3 kilogram dengan harapan dapat mengontrol pendistribusian agar tepat sasaran.
Kepala Ombudsman Babel juga mengajak agar semua pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota saling bahu membahu terutama mengatasi krisis yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
“Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan Gubernur Bangka Belitung yang baik, pasti akan mampu menyatukan langkah dan gerak bersama dalam penanganan pandemi ini,” pungkasnya.rill/(wa)
