PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepulauan Bangka Belitung melakukan Program Uji Coba Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2021.
Hal tersebut ditandai dengan peluncuran program yang dilakukan langsung oleh Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono, Kepala BKKBN Babel Fazar Supriadi Sentosa, serta Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah, di Puskesmas Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, Senin (1/2/2021).
Dalam kesempatan ini, Ari Dwikora mengatakan adapun tujuan dari program ini untuk menekan pertumbuhan penduduk di tengah pandemi Covid-19 di daerah itu. “Pelayanan KB MJKP ini lebih efektif dan aman dalam menekan laju pertumbuhan penduduk,” ujarnya.
Ia mengatakan pelayanan KB MKJP ini digelar karena dinilai lebih efektif untuk mengatur kehamilan dan kelahiran anak, sehingga laju pertumbuhan penduduk dengan ekonomi lebih selaras di tengah pandemi COVID-19.
“Kita bersyukur uji coba KB MKJP ini diminati masyarakat Pangkalpinang dan ini terlihat dari antusias ibu-ibu mengikuti layanan pemasangan implan, IUD, dan MOW,” jelasnya.
Menurut Ari metode kontrasepsi jangka panjang lebih efektif dibandingkan dengan jangka pendek, seperti kondom, pil, dan suntik sehingga dapat memicu laju peningkatan angka kehamilan dan kelahiran anak.
“Biasanya KB jangka pendek, seperti pil ini, orang suka lupa, dan juga suntik masa pendek dan harus suntik lagi, kalo orang lupa nanti gagal KB-nya,” ungkapnya.
Ditambahkan Ari, kemauan orang untuk pemakaian kontrasepsi kondom juga relatif kurang.
Oleh karena itu, BKKBN lebih memfokuskan layanan KB MJKP ini mulai IUD, implan yang lebih permanen lagi MOW, tubektomi. “Kalau bapak-bapak vasektomi ini jangka panjang dianggap lebih efektif dan lebih aman tidak ada lupa lagi,” tuturnya.
Ia mengungkapkan MKJP KB ini bukan program yang baru. Hanya pembiayaannya yang baru, karena tahun ini dikelola oleh kabupaten/kota. Uji coba penggerakan pelayanan KB kali ini menggunakan dana BOKB (DAK non fisik sub bidang KB 2021).
DAK BOKB ini bersifat “bantuan” untuk melengkapi anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah juga menyiapkan anggaran untuk pengelolaan Program Bangga Kencana, khususnya untuk Penggerakan Pelayanan KB MKJP.
“DAK BOKB TA 2021 tidak membiayai semua Pelayanan KB MKJP, namun hanya membiayai 40 Peserta KB Intrauterine Device (IUD) dan Implan per Kecamatan, 80 Peserta KB Metode Operasi Wanita (MOW) dan 10 Peserta KB Metode Operasi Pria (MOP) per Kabupaten/Kota. Sebagian dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan untuk Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) disediakan dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” paparnya.
Dikatakannya, MKJP merupan program KB yang memiliki efektifitas tinggi. “Ber-KB dengn MKJP mempunyai tingkat efektifitas lebih tinggi. Tingkat keberlangsungan ber-KB lebih terjamin, sehingga mengurangi tingkat putus pakai (drop out),” terangnya.
Ari menyebutkan pada masa pandemi ini, pelaksanaan KB MKJP tidak semudah dalam kondisi normal, karena itu, harus dilakukan dengan mematuhi Standard Operation Procedure (SOP) Pelayanan KB MKJP. “Maka wajib mematuhi Protokol Kesehatan secara baik,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Babel Dirinya menyambut baik program yang digiatkan oleh BKKBN Babel untuk menggendalikan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.
“Semua ini untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sampai saat ini masih dapat dikendalikan lewat upaya kolaborasi dengan pemerintah setempat. Jadi sekarang dua anak cukup, dengan begitu pendidikan dan gizi kesehatannya bisa terjaga,” tutupnya.(wa)
