PANGKALPINANG, LASPELA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel) menggelar rapat penilaian dokumen Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengenai pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/12/2020).
Melalui rapat ini, disepakati bahwa perlu dilakukan penyusunan ulang mengenai capaian kinerja yang akan dihasilkan mulai dari tahun 2021-2025 termasuk rencana potensi pendapatan Labkesda jika sudah menjadi BLUD.
“Kita sudah sepakat untuk mereformulasi capaian kinerja yang akan dihasilkan dari tahun 2021-2025 yang dikritisi tim penilai, tolong diperbaiki sesuai masukan dan gali potensi-potensi lain yang bisa menambah pendapatan,” kata Wagub Babel Abdul Fatah.
Harapannya, saran dan masukan segera ditindaklanjuti oleh tim Labkesda dan Dinkes Babel sehingga minggu depan bisa dilakukan rapat kembali sesuai saran dan rekomendasi tim penilai.
Rapat yang dipimpin langsung Abdul Fatah juga menjelaskan bahwa jika Labkesda ingin menjadi BLUD maka harus memenuhi tiga unsur yaitu, unsur substantif, unsur teknis, dan unsur administratif.
Menurut Kepala Bakuda Babel, Fery Afriyanto jika Labkesda sudah menjadi BLUD dengan biaya operasional 6 miliar, maka idealnya memiliki pendapatan minimal sebanyak 5 miliar. Jika porsi pendapatan masih di bawah 20%, maka Labkesda belum bisa direkomendasikan menjadi BLUD.
“Jika rencana biaya operasional Labkesda 6 miliar, sedangkan pendapatan hanya 1 miliar, maka saya belum bisa merekomendasikan menjadi BLUD,” ungkapnya.
Ira Ajeng Astrid, Kepala Labkesda Babel mengatakan bahwa, dirinya optimis ke depannya Labkesda akan mendapatkan cukup banyak pemasukan agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, pengembangan Labkesda akan dilakukan penambahan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, dan tahun 2021 kalibrasi alat kesehatan insyaAllah akan berjalan, dan ini akan mengcover kalibrasi alat kesehatan se-Babel. Dan untuk rapid dan swab mandiri kita sudah ajukan Perda penetapan tarif, ini diluar program yang tak berbayar,” tutupnya.(wa)
