Begini Jawaban Cawabup Doni Indra dan Cawabup Rusliadi Terkait Peningkatan SDM ASN di Pemkab Basel, Jika Terpilih

Oleh: Nopranda Putra


TOBOALI, LASPELA – Disegmen ketiga pada debat publik kedua atau pamungkas yang diselenggarakan di Grand Marina Hotel Toboali Bangka Selatan, Rabu (2/12) malam, moderator debat publik kedua memberikan pertanyaan kepada keempat calon wakil bupati Bangka Selatan dan Cawabup dari paslon Rina – Doni, menjadi pertama dalam menjawab pertanyaan sang moderator.

Moderator memberikan pertanyaan jika dilihat dari sudut pandang lain, sistem pengembangan karya pemerintah selain bertujuan meyakinkan perbaikan kualitas SDM diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi rotasi demosi dan promosi seluruh ASN. Dalam upaya untuk melakukan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu strategi, Doni diminta untuk menjelaskan dan berikut contohnya.

Dalam kesempatan yang diberikan 2 menit oleh moderator, Doni mengatakan ketetapan kompetensi ASN adalah kemampuan atau keterampilan ASN untuk melakukan suatu tugas tertentu, upaya yang akan di lakukan jika terpilih jadi bupati dan wakil bupati adalah meningkatkan pelayanan ASN kepada masyarakat dengan cara pelatihan dan pendidikan.

“Kami juga akan mengembangkan ASN pada OPD sesuai keahlian dan kompetensinya dan tidak terjadi jual beli jabatan pada ASN. Kemudian kami akan seleksi pejabat secara terbuka sesuai amanat undang-undang tentang manajemen ASN,” tukasnya.

Sementara, wakil bupati dari paslon nomor urut 1, Kodi Midahri – H Rusliadi juga diberikan pertanyaan hampir serupa dengan pertanyaan sebelumnya.

Dalam paparannya, Rusliadi menuturkan jika terpilih, paslon Kodi Midahri dan Rusliadi akan berkomitmen terhadap penempatan ASN yang berkompetensi di kabupaten Bangka Selatan akan sesuai dengan profesi merek yang dilatarbelakangi oleh pendidikan sehingga kami yakin akan maksimal, profesional dan akuntabilitas.

“Adanya penempatan profesional terhadap ASN agar terhindar dari kebijakan-kebijakan kepentingan, karena ada 3 kebijakan yang pertama kebijakan positif artinya kebijakan yang diterapkan ASN dalam hal ini kepala dinas yang akan menghalalkan kepentingan arus bawah dan arus atas apabila itu terjadi penerapan kebijakan negatif maka ASN akan bekerja sesuai keinginan bukan kebutuhan arus bawah, sehingga bisa membahayakan suatu daerah yang dipimpin,” tuturnya.

Sementara, lanjut dia Kedua yakni kebijakan alternatif apabila terjadi suatu pilihan mana yang terbaik, maka akan memilih salah satu yang terbaik, positif atau negatif. “Walaupun negatif kalau itu kebijakan untuk orang banyak membantu masyarakat arus bawah kita akan terapkan itu,” ujarnya. (Pra)