Jokowi Rilis PSN Pelabuhan, Pangkalpinang dan Tanjung Ular Bukan Prioritas

JAKARTA, LASPELA – Proyek Strategi Nasional telah di rancang oleh Pemerintah Pusat. Ada 13 pelabuhan yang menjadi prioritas pembangunan maupun pengembangan yang di teken Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dari kesemuanya, pelabuhan di Sulawesi Utara ada 2 yang akan dibangun yakni pelabuhan Likupang dan Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Selain itu, ada Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan dua pembangunan yaitu terminal Multipurpose Labuan Bajo dan pengembangan pelabuhan Kupang.

Kemudian Bali, pelabuhan Sanur Nusa Ceningan/Lembongan, di Kalimantan Timur, pelabuhan Kek Maloy. Sulawesi Selatan, Makassar New Port, DKI Jakarta-Jawa Barat Inland Waterways Cikarang-Bekasi-Laut,
Jawa Barat pembangunan Pelabuhan Patimban.

Sedangkan 4 pelabuhan lainnya seperti Kalimantan Barat, teminal Pelabuhan Kijing, Papua Barat pengembangan pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar, Sulawesi Tengah pengembangan pelabuhan Teluk Palu dan
Sumatera Utara pengembangan pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung.

Pemilihan pelabuhan tersebut dikutip dari cnbcindonesia, Sabtu (28/11/2020) didasari oleh nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Lantas, bagaimana untuk di Bangka Belitung?

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada dua daerah yakni Pangkalpinang dan Bangka Barat (Babar) yang akan melakukan pembangunan pelabuhan. Namun, dengan rilis tersebut, artinya rencana pembangunan pelabuhan Pangkalpinang dan pelabuhan barang Tanjung Ular tidak masuk dalam skala prioritas.

Diungkapkan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) rencana pembangunan pelabuhan baru tersebut telah direstui oleh pemerintah yang akan di support melalui dana APBN. Pelabuhan tersebut diperkirakan akan memakan anggaran Rp500-600 miliar.

Pelabuhan Tanjung Ular, dijelaskan Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) klas IV Muntok, Rian Ticen juga akan didanai oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkisar Rp108 miliar. (**)