DPP KNPI Tolak Aktivitas Tambang di Perairan Matras

SUNGAILIAT, LASPELA — DPP KNPI menolak kehadiran KIP di perairan Matras dan sekitarnya untuk melakukan aktivitas tambang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua DPP KNPI, Haris Pratama saat meninjau langsung ke lokasi, Rabu (28/10/2020).

Ia juga sudah meminta ketua DPD KNPI Bangka dan Provinsi Bangka Belitung untuk mengawal kepentingan masyarakat.

“Saya tegas kepada seluruh DPD KNPI se-Indonesia untuk mengawal kepentingan masyarakat. Kita sudah berkoordinasi dengan para ahli dan ini akan berefek terhadap mata pencaharian lain dan wisata, apa lagi disini tempat rekreasi bagi kalangan menengah kebawah,” ungkapnya.

Ia juga meminta DPD KNPI Bangka untuk tegas melawan adanya KIP serta para pejabat daerah untuk mengambil bagian dalam menjaga kawasan tersebut.

“Kita tegas menolak ketika ini mengganggu ketertiban masyarakat, tidak boleh ada KIP disini. Kita juga minta bupati dan gubernur untuk tidak mengizinkan beroperasinya KIP di Matras,” tegas Haris.

Menurutnya negara harus membahagiakan dan mendengar aspirasi rakyat jadi tidak ada alasan harus menambang dengan alasan negara butuh uang.

“Negara itukan harus ada rakyat dan berdiri karena rakyat. Banyak kok daerah lain yang bisa ditambang tapi bukan ditempat yang kontroversi. Negara ini banyak kekayaan alamnya, silahkan debat dengan saya. Itu alasan saja jika pemerintah butuh uang, coba jelaskan pemerintah yang mana,” terangnya.

Sementara itu, DPD KNPI Bangka, Ismir Rachmadinianto mengatakan akan mengikuti sikap dari DPP dengan melaksanakan kajian-kajian.

“Kita akan membuat kajian-kajian sehingga jadi komprehensif supaya kedepan bisa jadi referensi,” ungkapnya.

Ismir juga tak menampik jika kawasan tersebut merupakan IUP PT Timah, namun ia meminta perusahaan BUMN itu juga harus melihat kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Secara hukum PT Timah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pertambangan tapi harus memperhatikan dampaknya. Ada beberapa poin penekanan dari kami bahwa pekerjaan itu tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan tapi harus melihat situasi dan kondisi di lapangan,” terangnya.(mah)