Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA – PT Ration Bangka Abadi (RBA) menggelar diskusi musyawarah terkait adanya tudingan penyerobotan lahan masyarakat Sadai yang masuk dalam pengembangan Kawasan Industri Sadai, Kamis (22/10) di Balai Daerah Pemkab Bangka Selatan.
Dengan menggunakan empat unit mobil, puluhan masyarakat Sadai yang merasa lahan sudah dilakukan land clearing oleh PT RBA menghadiri diskusi musyawarah tersebut guna menemukan titik terang.
Pantauan wartawan di lapangan, diskusi musyawarah antara pihak PT RBA dan masyarakat desa Sadai yang dihadiri pihak PT RBA, Kejari, Polres Basel dan puluhan masyarakat Sadai tersebut berjalan cukup alot.
Pasalnya, saat Kades Sadai M Amin memberikan penjelasan terkait asal usul pembebasan lahan sengketa itu diwarnai walk out oleh sejumlah masyarakat Sadai yang merasa lahan milik mereka telah diserobotkan oleh PT RBA.
Salah satu perwakilan masyarakat Sadai Suburhanudin menyatakan keluar dari diskusi musyawarah ini. Ia menilai apa yang disampaikan Kades Sadai itu bentuk kontra dan kesan membenturkan sesama warga Sadai.
“Kita disini duduk bersama, ini bisa dimediasi, karena kita tidak melanggar hukum. Kalau disini (diskusi) intervensi politik, jangan benturkan kami dengan sesama warga kami,” kata Suburhanudin.
Menurut dia, selama tiga tahun masyarakat yang lahannya diserobot itu sudah melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan. “Kami diam selama ini berupaya melakukan upaya secara kekeluargaan, bayangkan sudah tiga tahun, syukur syukur tidak ada korban, karena kita dibenturkan sesama warga,” ujarnya.
Sementara Haji Hasanuddin menimpal seandainya pihak RBA melakukan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat, masalah ini tidak akan panjang ceritanya.
“Asal sudah ganti rugi kompensasi itu aja tidak ada cerita, itu saja yang kita tuntut. Bukan mau gontok-gontokan, gak ada guna satu kampung lagi karena di Sadai itu 80 persen bugis semua,” tukasnya.
Kades Sadai Sesalkan Masyarakat Tidak Ikuti Diskusi Musyawarah Sampai Selesai
Sementara Kepala Desa Sadai, M Amin menyayangkan adanya masyarakat Sadai yang tidak mengikuti diskusi terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT RBA di Balai Daerah, Kamis (22/10).
“Saya sayangkan sekali kenapa saudara kita tidak mau mengikuti sampai akhir perundingan, saya rasa untuk masalah ini belum selesai karena tidak tercapai titik musyawarah secara mufakat,” kata Amin.
Menurutnya, sebagai pemdes dirinya akan siap menunggu kalau memang masalah ini mau dimediasikan. Tapi jika masyarakat tidak mau lagi ada mediasi, dirinya tak mempersoalkan perkara ini dibawa ke ranah hukum.
“Pemdes selalu siap menunggu kalau memang masalah ini mau dimediasikan, tapi kalau tida ada lagi mediasikan kami persilahkan dibawa hukum dan kami siap mengikuti sampai terakhir,” ujarnya.
Disebutkan dia, untuk permasalahan sengketa lahan ini hanya orang-orang tertentu yang hadir dalam diskusi di balai daerah ini.
“Untuk permasalahan ini hanya orang-orang tertentu yang hadir, karena kita sudah tahu kenapa mereka tidak hadir. Yang jelas kita sudah melakukan tahapan tahapan pembebasan itu,” sebutnya.
Ia juga mempertanyakan setelah dilakukan pembersihan atau land clearing oleh RBA, kenapa baru timbul protes mengklaim lahan tersebut.
“Kenapa mereka baru komplain setelah dibersihkan lahan itu oleh RBA, kenapa mereka tidak datang sebelum dibersihkan, saya sudah punya tim untuk mengukur dan menerima siapapun yang mengeklaim lahan disekitar itu,” tukasnya. (Pra)
