PANGKALPINANG, LASPELA – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto mewakili Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengikuti rapat dengar pendapat bersama Badan Akuntabilitas Publik DPD R.
Tujuan dari rapat tersebut terkait penambangan timah di wilayah pesisir Pantai Rebo dan Pantai Matras Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (5/10/2020).
Ketua tim dari DPD RI, Edwin Pratama Putra dalam paparan menjelaskan, tujuan mereka melakukan kunjungan kerja ke Babel untuk melakukan diskusi dengan pihak terkait yaitu antara PT Timah dan para nelayan yang mengalami perselisihan hingga saat ini belum menemukan jalan keluar.
“Untuk itu melalui forum ini, diharapkan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara mufakat, mengingat permasalahan tersebut sudah berlangsung sejak lama,” ujarnya.
Menurutnya, permasalahan yang terjadi sehingga timbul konflik ini sulit dipecahkan, akibat dari semua pihak yang saling mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga, masalah ini terus berlanjut.
Ketua LKPI Bangka, Bujang Musa mengatakan, keinginan nelayan kawasan yang dimaksud harus bebas dari penambang, sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan.
Ustadz Zuhri, Anggota DPD RI dalam arahan juga mengatakan, salah satu cara agar permasalahan ini dapat dituntaskan yaitu, kedua belah pihak harus saling mengalah satu sama lainnya.
“Nelayan harus dibantu dengan kapal yang lebih besar oleh PT Timah supaya dapat melaut di atas 10 mil, jauh dari tambang,” ungkapnya.
Sementara Sekda Babel Naziarto kepada awak media mengatakan, pemprov dalam hal ini selaku koordinator dari seluruh kabupaten dan kotab erusaha mengambil jalan tengah untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Karena, apabila belum ditemukan penyelesaiannya, pemerintah pusat akan menyoroti pemprov.
“Oleh sebab itu, hal seperti ini DPD sampai membawa tim untuk masalah ini. Kita harus memfasilitasinya. Untuk itu kita perlu koordinasi, konsolidasi, komunikasi, antara pemkab, pemkot, sama provinsi agar kita mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah sehingga, kedua belah pihak sama-sama menguntungkan,” ungkapnya.
Untuk saat ini tim dari DPD ini masih mengecek ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dalam rangka merumuskan jalan keluar yang lebih baik.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Babel, DPD RI, dan tim perwakilan dari PT Timah, LKPI, perwakilan dari Pemkab Bangka, serta para nelayan Sungailiat.(wa)
