PANGKALPINANG, LASPELA – Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dinkes Babel) meluncurkan inovasi Kampung Bebas Malaria (KBM), yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bangka Barat guna mencapai eliminasi malaria tingkat provinsi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, drg. Mulyono dalam rilis pramasnya, Senin (31/8/2020).
“Dalam mempercepat eliminasi malaria di Kabupaten Bangka Barat, kita perlu memutuskan rantai penularan malaria di desa dan dusun yang terdapat pertambangan timah,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan lintas sektor akan dilibatkan dan tentunya juga penguatan peran aparat setempat.
“KBM ini merupakan upaya bersama lintas program, yang beranggotakan Dinkes Babel, Bangka, dan Bangka Barat, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, TNI/korem, Kantor Kesehatan Pelabuhan Pangkalpinang, PT Timah, Klinik Bakti Timah, Hiperkes PYRSBT, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Timah, serta puskesmas setiap wilayah,” katanya.
“Perlu pengawasan agar para penambang tidak menginap dan membuat pondok atau tempat menginap sementara di lokasi penambangan. Pengawasan polda dan TNI sangat berperan,” lanjutnya.
Ia menyampaikan, selain upaya preventif, pendistribusian obat malaria ke fasyankes swasta juga akan dilakukan oleh dinkes kabupaten/kota berdasarkan MoU.
“Demikian juga dengan pendistribusian insektisida dan larvasida yang akan diberikan secara bertahap dari Kementerian Kesehatan. Pengiriman berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk biaya operasionalnya,” jelas Mulyono.
Ia menambahkan, sebagai langkah awal, kesepakatan dan rencana tindak lanjut sudah ditandatangani. “Hal ini sudah dibahas dalam pertemuan penguatan surveilans imigrasi kabupaten/kota NIP GF komponen malaria tanggal 27 Agustus yang lalu,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Babel, Henri menjelaskan bahwa KBM ini merupakan upaya mencapai eliminasi malaria tingkat provinsi.
“Dari tujuh kabupaten kota di Babel, hanya satu kabupaten yang belum menerima sertifikat eliminasi malaria, yaitu Bangka Barat,” ungkapnya.
“Partisipasi dan dukungan lintas sektor dalam upaya pelaksanaan surveilans migrasi ditujukan untuk deteksi dini orang yang mungkin membawa parasit malaria, terutama dalam menghadapi pendatang yang tidak melalui jalur resmi,” tambah Henri.
Harapannya, Bangka Barat akan meraih sertifikat eliminasi malaria pada tahun 2023 dan kabupaten/kota lainnya tetap menjaga status eliminasi yang telah berhasil diraih.
“Saat ini, provinsi yang sudah mencapai eliminasi malaria adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Semoga Provinsi Babel menjadi yang pertama di luar Jawa-Bali memperoleh sertifikat eliminasi malaria,” tutupnya.(wa)
