Home / BANGKA BELITUNG / Soal Point Jalur Prestasi Versi Permendikbud dan Juknis Dalam PPDB Pangkalpinang, Ini Jawaban Edi Supriadi

Soal Point Jalur Prestasi Versi Permendikbud dan Juknis Dalam PPDB Pangkalpinang, Ini Jawaban Edi Supriadi

PANGKALPINANG, LASPELA– Banyak kalangan yang mempersoalkan numenklatur petunjuk teknis (Juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021di kota Pangkalpinang terutama berkenaan dengan jalur penerimaan jalur prestasi tak sesuai permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB.

Dalam permendikbud 44 tahun 2019 ini jalur prestasi yang dimaksud adalah berdasarkan nilai ujian sekolah ataupun ujian nasional dan hasil perlombaan atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara dalam juknis yang dikeluarkan dinas pendidikan menyebutkan jalur prestasi yaitu disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam minimal tingkat kabupaten/kota dengan kuota paling banyak 15 persen bagi tingkat SMP dan tidak untuk tingkat SD.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas dinas pendidikan kota Pangkalpinang, Edi Supriadi mengatakan tidak ada masalah dengan juknis yang dikeluarkan pihaknya. Bahkan kata Edi, juknis yang dikeluarkan dalam PPDB tahun ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB.

” Tidak ada yang salah dalam juknis PPDB, bahkan sangat sesuai. Jalur zonasi minimal 50 persen, afirmasi minimal 15 persen, mutasi 5 persen. Dan jalur prestasi kalau ada sisa 3 jalur tersebut. Disamping itu aturan yang kita pakai aturan konstitusi yaitu UUD 1945 yang menjamin semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah yang membiayai,” jelas Edi kepada laspela.com, Sabtu (8/8/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan sesuai pasal 11 ayat 5 Permendikbud 44 tahun 2019 menyebutkan secara jelas dalam hal penerimaan siswa baru dalam hal terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan mutasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuka jalur prestasi dalam penerimaan PPDB.

Bila dikaitkan dengan Juknis yang sudah dikeluarkan kata Edi tidak akan menjadi persoalan. Karena jalur prestasi dalam PPDB diberikan hak mutlak daerah untuk mengakomodirnya.

Selain itu, pandemi covid19 yang melanda negeri ini juga menjadi catatan tersendiri bagi dinas pendidikan. Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk tidak mensyaratkan kelulusan berdasarkan nilai ujian. Tak hanya pusat, pemerintah daerah juga meniadakan ujian sekolah sebagai bentuk tanggungjawab atas bencana nasional covid19.

“Atas dasar itu pula bagaimana mungkin bisa ditentukan berdasarkan nilai ujian nasional maupun ujian sekolah. Itu juga dalam jalur penerimaan khusus jalur prestasi bukanlah faktor utama melainkan point ke empat setelah zonasi, afirmasi dan mutasi,” tandas Edi.

Dalam urusan jalur zonasi lanjut Edi hanya mensyaratkan minimal 50 persen wajib diterima di sekolah bersangkutan. Dan ini artinya bisa lebih dari minimal ketentuan, bahkan 80 persen pun boleh diterima lewat jalur zonasi.

“Yang penting syarat utama siswa berusia 7 tahun sampai 15 tahun haruslah terpenuhi. Dan ini bagian menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Dan sekolah juga wajib menerimanya dan tidak boleh memberlakukan tindakan diskriminatif, harus adil, dan hak-hak anak didik terlayani dan bisa bersekolah,” pungkasnya.(you)

About wahyulaspela

Chinese (Simplified)EnglishIndonesianSpanish
%d bloggers like this: