PANGKALPINANG, LASPELA – Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman minta wilayah sepanjang dekat alur Kolong Kace jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Erzaldi meminta Camat Mendo Barat, Kepala Desa Kace Timur serta instansi terkait segera melakukan percepatan pendataan warga di area sepanjang Kolong Kace.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Teknis Rencana Pemanfaatan Kolong Kace, Mendo Barat di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (3/7/2020).
Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28 tahun 2013 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Erzaldi minta agar bangunan warga di areal alur sungai dapat direlokasi.
“Saya harap areal tersebut dapat dikelola pemerintah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk taman, areal jogging, wisata kuliner. Pada prinsipnya kita kelola untuk pelestarian areal dan menjaga agar proses sedimentasi tidak terlalu cepat. Oleh karena itu, saya minta agar segera dilakukan pendataan rumah-rumah penduduk yang berada di areal sekitar Kolong Kace agar bersedia direlokasi,” ujarnya.
Selanjutnya Erzaldi minta agar kegiatan normalisasi yang sudah berjalan saat ini terus dilanjutkan untuk pengendalian banjir.
“Areal sekitar sungai saat ini belum dapat kita tertibkan karena masih ada bangunan warga. Untuk itu, warga yang masih bermukim di areal tersebut akan kita ganti bangunannya dengan luas tanah tidak berubah, hanya saja lokasi pemukimannya yang berubah,” jelasnya.
Erzaldi meminta pihak terkait untuk bersinergi melakukan percepatan normalisasi areal Kolong Kace. Langkah awal dapat dilakukan dengan penentuan titik-titik pemukiman warga serta penentuan koordinat relokasi dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kasi Perencanaan Balai Sumber Daya Air Babel, Bahtiar mengatakan bahwa eksisting Kolong Kace saat ini sudah mencapai luas 4,8 ha dengan kedalaman lebih kurang 3 m dari target 7 ha.
“Selain itu, kami juga akan membangun jalan inspeksi sekaligus RTH. Secara perencanaan, kami juga membangun dua macam infrastruktur yakni perencanaan saluran air untuk memgendalikan banjir dan satu lagi Sabo Dam,” tuturnya.
Dalam penjelasannya, penertiban tersebut akan mempercepat proses normalisasi Kolong Kace serta pemanfaatan lahan 30-50 m di luar garis sempadan sungai dikuasai oleh negara.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dinas PUPR, dinas perkim, biro pemerintahan, Balai Sumber Daya Air Babel, Camat Mendo Barat, dan Kades Kace Timur.(wa)
