PANGKALPINANG, LASPELA– Berbagai kebijakan di era pandemi serta ketepatan sasaran dibidang pendidikan menjadi perbincangan hangat. Terlebih lagi Mendikbud Nadiem Makarim menjadi buah bibir diberbagai kalangan terkait dengan pengelolaan pendidikan Indonesia saat ini.
Direktur Eksekutif Collaboration Network Institute, Faisal mengatakan bahwa dalih asas gotong royong yang digaungkan Mendikbud saat ini sebagai inovasi reformasi pendidikan nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bahkan salah satunya Program Organisasi Penggerak (POP) dirasa publik tidak tepat sasaran dan bermasalah.
Menurut Faisal, dalam pengelolaan dan pengawalan pendidikan di Indonesia, Menteri Nadiem seakan seolah menjadi satu-satunya pembuat kebijakan tanpa harus melibatkan wadah yang sebelumnya sudah terbentuk dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang di gadang-gadang sebagai gerakan bersama masyarakat dan merupakan program kolaborasi. Hal ini pula yang dinilai Faisal sebagai ketidakterampilan Nadiem dalam menelaah sejarah panjang pendidikan di Indonesia serta sikap tuna sejarah Nadiem yang seolah tak ingin disalahkan dan juga merasa paling paham tanpa bertanya dan mendengar. Selain itu, Nadiem juga sangat disayangkan dalam penerapannya selalu menggandeng konglomerasi jauh dari kata gotong royong yang menjadi semangat bersama.
“Gotong royong kok bareng konglomerasi, itu jelas bukan kolaborasi tapi investasi,” tukas Faisal.
Lebih lanjut ia menilai kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) yang dibuat Nadiem hanya sebagai kepentingan terselubung yang bahkan sangat jauh dari kata Merdeka Belajar dan gerakan bersama masyarakat. Disamping itu, bentuk atau pola kemitraan dalam POP juga dinilai tidak jelas dan jauh dari kata transparan.
“Kolaborasi itu untuk kebaikan, bukan sebaliknya malah menggandeng korporasi yang baru muncul memiliki rekam jejak di bidang pendidikan,” sindir Faisal.
Oleh karenanya, Collaboration Network Institute ini meminta presiden Jokowi melakukan evaluasi atas Menteri Nadiem yang dinilai gagal dalam mengartikulasikan kebijakan dengan semangat gotong royong sehingga anggota POP yang berasal dari organisasi besar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah juga berbondong-bondong keluar dari POP Kemendikbud.(rill/*)
