PANGKALPINANG, LASPELA– Ketua Komite SMP 7 Pangkalpinang, Haryadi mengatakan seharusnya Dinas Pendidikan tegas dengan aturan kuota sekolah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021.
Menurutnya, langkah kebijakan dalam mengakomodir calon siswa dari tambahan dinas seakan memberikan bola panas di sekolah mereka.
” Seharus dinas harus memberi instruksi yang tegas berupa surat dan sebelum jauh hari. Dan berkomitmen dengan aturan. Kalau sudah nerima berdasarkan kuato ya harus distop. Jangan bola panas dilemparkan kesekolah dengan menambah siswa melebihi sampai seratus persen tanpa ada solusi sebelumnya,” ungkap Haryadi kepada Laspela.com melalui pesan singkat, Sabtu (18/7/2020) siang.
Haryadi menjelaskan dalam konteks pungutan uang bangku dan uang buku yang dilakukan pihak komite adalah dalam rangka membantu pihak sekolah bukan membantu dinas. Ia juga menegaskan keputusan komite sudah berdasarkan keputusan bersama dengan wali murid.
“Jadi, komite tidak melampaui kewenangannya. Tugas kita hanya membantu sekolah bukan dinas,” tandasnya.
Haryadi juga menyebutkan pihaknya tidak pernah ikut campur dalam proses PPDB yang dilakukan pihak sekolah dan menandaskan akan mengembalikan uang yang sudah dipungut dengan kesepakatan bersama wali murid tersebut.
” Dan komite akan mengembalikan masalah ini kedinas atas konsekuensi kewenangannya menerima siswa melebihi kuota,” pungkasnya.(you)
