BANGKA BARAT, LASPELA– DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Barat melaksanakan rapat koordinasi bulanan bertempat di Balai Pertemuan Desa Pelangas, Simpang Teritip, Selasa (30/06/2020).
Rakor dihadiri oleh Bupati Bangka Barat, Markus, SH, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa, Kabag Sosial dan kemasyarakatan, Kabag Pemerintahan, Camat Simpang Teritip dan seluruh kepala desa se-kabupaten Bangka Barat.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Bangka Barat, Benny Asbandi, menyampaikan bahwa desa dihadapkan dengan permasalahan yang sangat kompleks sebagai dampak dari covid-19.
” Kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sudah berakhir masa tugasnya, disini kami menyampaikan permasalahan antara kepala desa dan DPD yang belum berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menanggapi tentang hal tersebut Bupati Bangka Barat, Markus, S.H., mengatakan bahwa masalah bansos ini salah satu yang membuat pihaknya harus bekerja keras.
“Mau tidak mau kita memerintahkan Tenaga Kejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk mendata dan memvalidasi ulang data penerima bantuan. Karena kita ketahui bahwa penerima bantuan sosial ini, satu orang tidak menerima lebih dari satu bantuan untuk memenuhi azas keadilan,” jelas Markus.
Markus mengatakan akan kembali menyurati Gubernur untuk meminta ketegasan mengenai ada tidaknya BLT Provinsi.
“kalau tidak ada, maka akan dicarikan solusinya,” tegasnya
Mengenai Pilkades, Bupati Markus mengatakan bahwa masih menunggu surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai pelaksanaan pilkades di Bangka Barat.
“Saya berharap Kepala Desa dan DPD sama-sama bersinergi, kita hilangkan ego yang tidak baik untuk membangun,” harap Bupati. (is)
