KOBA, LASPELA– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Apri Panzupi, mengatakan bahwa terkuaknya kasus pencabulan dengan jumlah korban diduga puluhan anak telah membuatnya sedih sekaligus prihatin.
Menurutnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bateng seperti gunung es.
Apri lantas menyinggung predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bateng, menurutnya boleh-boleh saja mendeklarasikan diri sebagai KLA namun harus selaras dengan apa yang terjadi di lapangan.
“Kalau sudah berani mengatakan KLA, tentu kami berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Kalau menuju KLA, okelah kita maklumi, artinya sedang dalam proses, tapi kan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Bateng selalu mengatakan kalau kita sudah KLA,” kata Apri, Senin (29/6/2020).
Apri berujar bahwa banyak indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi KLA, dan ia juga mempertanyakan program-program DPPKBPPPA yang dianggapnya banyak yang disampaikan kepada DPRD hanya berupa angan-angan.
Menurut Apri, solusi yang harus dilakukan oleh dinas terkait adalah lebih mengedepankan kegiatan dan program yang menyentuh dunia anak, dan bersifat pemberdayaan kepada ibu dan anak.
“Ayo kita bersama-sama menciptakan kegiatan yang bersifat membumi bukan mengawang-awang sehingga ada pelibatan dari kelompok masyarakat yang terendah, seperti dari RT atau paling tidak di setiap kelurahan itu ada kegiatan tersebut,” ujar Apri.
Apri menambahkan bahwa kasus pencabulan di Simpangkatis adalah kado terburuk untuk Bateng, dimana pada tanggal 29 Juni 2020, Indonesia sedang memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVII.
“Semoga segera ada penanganan khusus untuk para korban agar tidak menyebabkan traumatik berkepanjangan,” pungkas Apri.(jon)
