MANGGAR, LASPELA – Lambannya realisasi anggaran Covid-19 di Kabupaten Belitung Timur membuat masyarakat merasa kecewa atas kinerja Pemerintahan Daerah, Padahal Pimpinan Daerah atau Bupati Beltim telah lama menyetujui semua anggaran yang menyangkut tentang percepatan penanganan Covid-19, Jum’at (19/6/2020)
Bupati Beltim Yuslih Ihza SE menegaskan jika tidak ada lagi berkas yang harus ia tanda tangani, karena semua berkas yang menyangkut penanganan Covid-19 pasti selalu ia prioritaskan dan disetujui.
“Semua berkas sudah tidak ada lagi dimeja saya, saya selalu memprioritaskan dan menanda tangani berkas yang menyangkut penanganan Covid-19, saya serahkan lagi ke para SKPD/OPD yang terlibat dalam Gugus Tugas Covid-19 Beltim untuk segera dipergunakan,” ungkap Bupati Yuslih.
Salah satu masyarakat Beltim yang juga Ketua DKW Komnaspan Babel Muhammad Noor Masese memberikan komentarnya terkait lambannya realisasi anggaran Covid-19, ia mengatakan sedikit kecewa dengan kinerja para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lamban dalam mengajukan kebutuhan Anggaran Covid-19.
“Terkait Realisasi anggaran Covid-19 yang saat ini terkesan lamban, setelah kami konfirmasi langsung dengan Pak Bupati, jelas semua harus melalui proses verifikasi, tetapi anggaran induknya kan sudah lama di setujui beliau, dan untuk selanjutnya itu urusan SKPD yang akan mengajukan kebutuhan mereka masing – masing. Jadi yang lamban itu bukan pak Bupati, justru SKPD itu yang lamban mengajukan kebutuhan anggaran, tidak ada satu berkas pun yang di ajukan yang lamban di setujui Bupati,” tegas M. Noor
M. Noor pun mempertanyakan keseriusan SKPD Pemda Beltim dalam menangani Covid-19 di Beltim, ia meminta SKPD Pemda Beltim untuk mempertanggung jawabkan atas keterlambatan realisasi anggaran Covid-19.
“Nah ini yang menjadi pertanyaan besar kami mengapa para SKPD ini tekesan lamban?, Kalau alasan verifikasi tidak perlu terlu lama kalau memang serius bekerja, ini akhirnya akan menjadi alasan klasik karena ini sudah masuk hitungan bulan. memang benar tidak semua anggaran itu harus habis, tapi tidak juga harus di lambanin,” jelasnya.
Ia pula memohon agar Kepala SKPD bertanggung jawab atas keterlambatan ini, karena ini membuat masyarakat berpikir seakan -akan Bupati yang lamban. Dan akhirnya menjadi konsumsi politik sehingga merugikan kredibiltas Bupati tehadap masyarakat.(*)
