KOBA, LASPELA– Puluhan emak-emak serta membawa anak-anaknya, dan juga bapak-bapak dari berbagai kelurahan di Kecamatan Koba mendatangi Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng).
Kedatangan mereka untuk melaporkan bahwasanya mereka belum mendapatkan bantuan apapun selama pandemi COVID-19.
Kehadiran warga dari Kelurahan Simpang Perlang, Kelurahan Padang Mulia, dan Desa Nibung, disambut oleh Kepala Dinsos PMD Kabupaten Bateng, Risaldi Adhari dan beberapa orang staf.
Menurut salah seorang warga RT 14 Kelurahan Simpang Perlang, Wahyu, pembagian bantuan tersebut tidak adil, karena banyak yang mendapat bantuan justru dari kalangan yang mampu, dan bukan yang tidak mampu.
“Kami merasa tidak adil, banyak yang dapat dari mereka yang mampu, contoh mereka yang punya kontrakan, mereka yang punya usaha, kan mereka itu tidak kekurangan uang, tapi seperti kami ini justru tidak dapat,” kata Wahyu, Kamis (11/6/2020).
Wahyu mengatakan bahwa warga sebelumnya telah mencoba berkonsultasi dengan RT dan lurah setempat, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga mereka langsung diarahkan untuk ke Kantor Dinsos Bateng.
Wahyu mengaku puas setelah berkonsultasi dengan Kadinsos PMD dan mendapatkan penjelasan tentang masalah yang mereka hadapi.
“Puas saya setelah pertemuan ini, ternyata kesalahannya bukan di sini, tapi kesalahan itu ada di pihak RT, tapi RT tidak bertanggungjawab, dan pembagian di daerah kami itu tidak merata, dalam artian yang mendapatkan bantuan hanya keluarga dan kolega (RT),” ujar Wahyu.
Kepala Dinsos PMD Kabupaten Bateng, Risaldi Adhari, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap warga yang datang telah masuk ke dalam data bantuan yang mana diantara beberapa bantuan seperti BST dari Kemensos, PKH dan BPNT yang ditopang oleh provinsi, dan Bansos APBD Kabupaten, ataukah memang warga ini belum ada datanya di bantuan manapun.
“Yang sudah keluar itu BST dan Bansos APBD Kabupaten, masih ada tiga yang belum, dan kami akan mengecek mereka yang datang tadi masuk kemana,” kata Risaldi.
Risaldi mengungkapkan bahwa Bansos APBD, BLT Dana Desa, Bansos APBD Kabupaten, dan Bansos APBD provinsi, acuan pendataannya adalah dari RT sebelum turunnya bantuan untuk COVID-19, sehingga menurutnya RT harus selektif memilih warga yang berhak mendapatkan bantuan.
“Bukan untuk dibagi rata, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang terimbas karena COVID-19 ini,” ungkap Risaldi.
Risaldi meminta kepada pihak RT untuk meninjau dan mengevaluasi kembali data-data penerima bantuan terkait layak atau tidaknya mereka mendapatkan bantuan tersebut.(jon)
