Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat Paripurna terkait penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun anggaran 2019, Selasa (19/5/2020) di Kantor DPRD Babel.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala BPK RI Perwakilan Babel, Ida Farida menyampaikan banyak terkait laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, terhadap laporan keuangan Pemprov Babel yang masih ditemukan beberapa kelemahan.
“Umumkan beberap kelemahan, penataan aset Babel belum tertib antara lain, hitung akumulasi dan penyesusuan aset bangunan tidak teratura, karena terpisah dari aset induknya. Pembukaan rekening operasional di OPD belum tertib, buka tanpa izin Gubernur Babel oleh Bakuda saja, adanya laporan pertanggung jawaban, dana hibah dan Bansos belum di susun oleh penrima bantuan sesuai ketentuan dan penetapan pemberhentian ke 22 PNS tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan provinsi Babel telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Dalam hal itu, BPK meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti terkait temuan-temuan tersebut agar bisa diperbaiki.
“Kami berterima kasih atas kerjasama yang dengan anggota dewan serta jajaran sekretariat dewan, semoga bisa menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” ucapnya.
Sementara, Gubernur Babel Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, mengatakan, dalam laporan keuangan pemerintahan tidak luput dari kesalahan serta kekurangan.
“BPK RI sudah melaksanaan audit dan hasil pemeriksaan dan serahkan pada hari ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan memiliki proses tidak mudah dan penuh kehati-hatian sebagai manusia biasa tidak luput dari ke khilafan,” kata Erzaldi.
Dia menambahkan dengan adanya kekurangan tersebut nantinya akan diperbaiki dengan upaya kongrit, transparansi dan akuntabilitas.
“Mohon maaf laporan masih terdapat kekurangan, tetapi paling pokok upaya kita untuk kongrit, niat baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” tutupnya.(wa)
