Oleh: Nopranda Putra
TOBOALI, LASPELA – Komisi 3 DPRD Bangka selatan menilai kualitas output program peningkatan jalan desa Pangkal Buluh, kecamatan Payung, kabupaten Bangka selatan (Basel) dinilai kurang berkualitas.
“Kami atas nama Komisi 3, mengharapkan kedepan pemeriksa hasil pekerjaan dapat bekerja dengan optimal, jangan asal terima saja, kalau sudah tahu tidak memenuhi persyaratan jangan diterima , kalau masih diterima berarti ada sesuatu dibalik penerimaan hasil pemeriksaan tersebut, kita tidak mengharapkan umur dari program itu yang dirasa cepat rusak dan dalam waktu singkat sudah perlu rehabilitasi lagi , jangan sampai kita ini hanya berkutat pada rehabilitasi saja , yang menyebabkan perlu dibangun tidak selesai selesai,” kata Anggota komisi 3, Samsir, Jumat (15/5).
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan meninjau kembali hasil pekerjaa itu, yang sesuai jadwal kerja pansus LKPJ tengah membahas kinerja keuangan target realisasi anggaran 2019.
“kami akan memeriksa dan meninjau kembali hasil pekerjaan tersebut karena memang minggu ini kita lagi dalam kerja pansus LKPJ yang lagi membahas tentang kinerja keuangan dalam hal target realisasi anggaran 2019,” tandasnya.
Dan juga komisi 3 akan membandingkan dengan output yang dihasilkan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pemkab atas OPD yang target realisasi belanjanya di bawah standard 90 persen.
Dan dari hasil pembahasan LKPJ dari pansus 3 yang semua anggotanya merupakan komisi 3 , ditemukan ada beberapa item kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 60 persen.
“Rata – rata ini disebabkan kurangnya koordinasi antar OPD yang saling terkait , dan antar OPD yang bersangkutan dengan instansi vertikal seperti dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” terangnya.
Menurut dia, yang paling dominan adalah masih rendahnya kualitas perencanaan dalam hal penetapan asumsi dan kalkulasi satu kegiatan, sehingga masih ada kegiatan yang gagal lelang dan juga ada yang memang menentukan HPS terlalu tinggi.
“Yang juga perlu dibenahi adalah sistim penentuan standard satuan Harga ( SSH ) yakni penentuannya berdasarkan Analisa Standard Biaya ( ASB ) dan ini tidak dilakukan setiap tahun. Seharusnya sebelum perencanaan penganggaran tahun berjalan, tahun sebelumnya sudah ditentukan agar bisa digunakan sebagai dasar dalam menghitung alokasi kegiatan,” ujarnya. (Pra)
