BANGKA BARAT, LASPELA- Bupati Bangka Barat mengatakan sengaja mengundang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) guna memberikan informasi terkait adanya aduan masyarakat terkait penerima bantuan, terutama Program Keluarga Harapan (PKH).
Hal tersebut disampaikannya di hadapan PSM dan TKSK yang dibagi dalam 2 sesi untuk menjaga sosial distancing di ruang rapat OR 2 Pemkab Bangka Barat, Rabu (6/5/2020)
” Saya sengaja mengundang PSM dan TKSK untuk masalah data, karena kita tahu PSM dan TKSK inilah yang selama ini melakukan pendataan. Ada beberapa laporan masyarakat ke Bupati bahwa ada yang data yang tidak semestinya seperti PKH dan kartu sembako. Yang banyak disorot ini PKH. Mungkin nanti saya minta TKSK dan PSM untuk mengkroscek lagi data-data itu,” pinta Bupati Markus.
Dikatakan Markus bahwa keluhan tersebut sudah disampaikannya kepada Suradi selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemdes Bangka Barat, namun tugas PSM dan TKSK disini adalah mengecek kembali data yang ada agar benar-benar tepat sasaran.
” Ada salah satu desa di Jebus menyampaikan bahwa ini dapat PKH yang ini tidak, dan sudah saya sampaikan ke pak Suradi hal ini untuk di kroscek kembali karena ada masyarakat yang menganggap kurang layak, bahwa rumahnya bagus, tiba-tiba dapat PKH. Karena PKH ini tidak mutlak, maksudnya kalau dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi, itu bisa digeser ke yang lain. Karena sekarang ini masalah data ini kita harua hati-hati. karena sesama masyarakat itu saling protes. Ini tugas PSM dan TKSK juga untuk menyampaikan ke mayarakat,” pinta Markus lagi.
Tugas lainnya, dikatakan Markus agar PSM dan TKSK menjelaskan kepada masyarakat bahwa penerima bansos tersebut tidak diperkenankan menerima bantuan dalam program sosial lainnya sehingga tidak ada yang double atau ganda.
” Kadang-kadang masyarakat beranggapan dia lah dapat PKH dia mau dapat BLT lagi, ini yang perlu disampaikan, jangan sampai curiga dengan Pemdes, curiga dengan Pemda. Itu tidak bisa double. Yang dak boleh double ini bantuan dari pusat antara BLT desa dengan PKH dan BLT Kemensos,” sebut Markus.(*)
