BANGKA BARAT, LASPELA– Bupati Bangka Barat, Markus SH menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2019 merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dijabarkan dalam program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten serta berwawasan lingkungan.
Hal tersebut dikatakannya pada saat sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat di Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat, Senin (20/4/2020)
” Melalui LKPJ ini dapat diketahui sampai sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain itu, merupakan informasi formal penyelenggaraan pemerintahan yang mencerminkan transparansi sehingga kemajuan dan hambatan dapat disajikan dengan baik,” jelas Markus.
Bupati Markus juga menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019 sebesar Rp.977.306.749.392,45 dengan realisasi sebesar Rp.94,75 persen atau senilai Rp.895.246.583.704,49 yang dialokasikan untuk melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dalam menciptakan pemerataan pemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
” Adapun Realisasi serapan anggaran APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 untuk belanja langsung sebesar 88,94 persen yaitu Rp.471.102.365.295,49 dari total anggaran Rp.529.668.448.861,84
Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.447.638.300.530,61 dengan realisasi sebesar Rp.424.144.218.409,00 atau 94,75 persen,” imbuhnya.
Bidang pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 dikatakan Markus melebihi target pendapatan sebesar Rp.895.086.616.033,00 dengan realisasi sebesar Rp.914.271.309.354,99 atau 102,14 persen.
” Untuk struktur pendapatan daerah pada tahun 2019 masih di dominasi dari dana perimbangan sebesar 76,87 persen dengan target Rp.689.993.176.239,00 dan terealisasi sebesar Rp.702.774.160.567,00 atau 101,85 persen,” sebutnya.
Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 7,41 persen masih didominasi sektor pajak. Target pendapatan asli daerah sebesar 61.011.237.532,00 dengan realisasi 67.746.468.419,01 atau 111,04 persen.
” Sampai sejauh ini sektor pendapatan asli daerah belum memberikan kontribusi yang besar dalam hal pendapatan daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk dapat meningkatkan potensi-potensi daerah lainnya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah,” tukasnya.(*)
