Oleh : Wina Destika
PANGKALPINANG, LASPELA – Presiden Jokowi memberi arahan kepada 34 Gubernur se-Indonesia dalam menghadapi Covid-19 pada Selasa (24/3/2020) melalui video conference.
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman juga turut melakukan Video Conference dengan Presiden Jokowi Selasa pagi, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam arahan yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi menyebutkan data laporan dari Kedubes Indonesia di seluruh dunia dan dari Menteri Luar Negeri RI, sampai saat ini Covid-19 telah menyebar di 189 negara, tiga negara baru dalam dua hari ini adalah Suriah, Grenada, dan Mozambik, ini menunjukkan bahwa pandemik Covid-19 betul-betul sebuah virus yang menjadi pandemi dan sangat sulit untuk dicegah masuk ke sebuah negara, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Oleh sebab itu menurutnya, penanganan Covid-19, semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama.
“Saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi, semuanya dihitung baik dampak kesehatan dan keselamatan rakyat kita, maupun dampak sosial dan dampak yang mengikutinya. Saya berikan contoh misalnya sebuah provinsi atau sebuah kabupaten/kota ingin membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi atau pasar ditutup semuanya, tolong ini dikalkulasi betul-betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menerangkan jika ingin melakukan kebijakan tersebut maka harus betul-betul disiapkan, sebagai contoh sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang jadi tidak bekerja, hitung berapa pedagang asongan yang jadi tidak bekerja, hitung berapa becak yang tidak bekerja, hitung berapa supir yang akan tidak bekerja sehingga di dalam APBD, dukungan kepada sektor-sektor itu yang harus diberikan bantuan-bantuan sosial. Jangan kita menutup tapi tidak dibarengi dengan bantuan kebijakan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan yang dibuat.
“Intinya kita ingin ada tiga hal yang menjadi fokus kita, yang pertama adalah kesehatan keselamatan yang utama, tetapi yang kedua siapkan bantuan sosialnya, yang ketiga dampak ekonomi dihitung betul, sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada,” jelasnya.
Presiden Jokowi lebih lanjut menerangkan kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan, menurutnya bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda maupun memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda.
“Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu, dan itu sudah dipelajari. Presiden Jokowi memiliki analisa-analisa dari semua negara, kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, hasilnya seperti apa, semuanya dari Menteri Luar Negeri RI, yang dipantau setiap hari sehingga di negara kita yang paling pas adalah physical distancing (menjaga jarak aman), kalau ini bisa kita lakukan, Presiden Jokowi yakin kita akan bisa mencegah penyebaran Covid-19,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengumumkan mengenai mitigasi terhadap dampak ekonomi terhadap masyarakat, dirinya mengatakan ini juga perlu disampaikan kepada para gubernur, diperintahkan melalui menteri, kepada bupati dan wali kota agar memangkas anggaran belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD, anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan,belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng, kemudian melakukan refocussing kegiatan dan merelokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu ekonomi.
“Landasan hukumnya sudah jelas, Jumat (20/3/2020), telah saya tanda tangani Inpres Nomor 4/2020 untuk refocussing dan relokasi anggaran, sekali lagi bukan untuk penanganan kesehatan masyarakat tapi juga penanganan terhadap dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial dan perlu saya ingatkan juga bahwa provinsi perlu melihat kesediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat,tolong lihat keadaan sosial para buruh terutama para pekerja harian, petani, nelayan dan juga para pelaku usaha mikro, kita usahakan agar daya belinya tetap terjaga dan tetap bisa beraktivitas dalam berproduksi,” terangnya.
Oleh sebab itu, dirinya mengarahkan kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten/dan kota tolong diarahkan agar program-program itu bisa menjadi program padat karya tunai, ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Program padat karya tunai harus diperbanyak tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan Covid-19.
“Sebentar lagi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerimaan paket sembako,selama enam bulan mendatang akan kita tambah 50.000 sehingga akan diterima 200.000 per keluarga penerima manfaat,anggaran yang telah kita siapkan 4,5 triliun, kemudian juga akan segera dimulai kartu prakerja, implementasinya untuk antisipasi para pekerja yang terkena phk, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar/omset, alokasi anggaran yang telah kita siapkan adalah 10 triliun,” ungkapnya.
Presiden Jokowi berharap provinsi bisa mendukung ini, siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik. Kemudian bagi usaha mikro, OJK akan memberikan relaksasi kredit bagi usaha mikro untuk nilai kredit dibawah 10 miliar, baik kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan non bank akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan suku bunga.
“Keluhan juga saya dengar dari tukang ojek, supir taksi yang sedang kredit motor atau mobil atau nelayan yang sedang kredit perahu, mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama satu tahun. Beberapa skenario juga telah kita hitung mengenai prediksi Covid-19 ini di Indonesia bulan April seperti apa, Mei seperti apa,skenario buruk seperti apa, skenario sedang seperti apa,skenario ringan seperti apa, saya kira kita ingin berada pada skenario yang ringan dan kalo memang betul-betul sulit dibendung, kita masuk skenario sedang, jangan sampai masuk skenario buruk,” tutupnya.rill/(wa)
