Oleh: Nopranda Putra
*Jembatan Batera dan KI Sadai Kaitan Erat dalam Kontribusi Pembangunan di Daerah
JAKARTA, LASPELA – Analisa Bupati Bangka Selatan (Basel) Dr H Justiar Noer terkait peningkatan pembangunan berkala di Basel yang masuk dalam RPJMN 2020-2024 ditanggap optimis oleh Dr Justiar Noer.
Usai meraih penghargaan dengan gelar Doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung” Dr Justiar Noer mempunyai langkah strategis dalam pembangunan itu.
Ia mengatakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam dua proyek program strategis nasional (PSN) KI Sadai dan jembatan penghubung Bangka – Sumatera Selatan (Batera) di Basel tidak ada kendala berarti.
“Tidak ada yang perlu ditakuti, karena masing masing mau hidup layak dampak dari pembangunan dua program strategis di Basel itu, kita tidak boleh mengurangi NKRI, karena apa yang dibangun untuk kepentingan bersama semua warga negara indonesia,” kata Dr H Justiar Noer kepada wartawan, Senin (16/3).
Ia menuturkan, dua pembangunan yang masuk PSN itu menggunakan APBN bukan APBD, kendati demikian kontribusi harus maksimal dari KI Sadai dan jembatan Batera kepada daerah.
“Karena pembangunan itu menggunakan APBN juga, bukan untuk kita saja, jadi jembatan Batera terhubung antara dua provinsi dan saling berkontribusi dalam pembangunan daerah dan negara begitu juga dengan KI Sadai,” tuturnya.
Dijelaskan dia, antara KI Sadai dan Jembatan Batera sangat berkaitan erat dan penting dalam kontribusi pembangunan di dua Provinsi itu dengan mencari stakeholder untuk pembangunan, pemerintah pusat hanya membuat desain kontruksinya saja. Tapi Basel juga ikut andil yakni dengan penyediaan air bersihnya.
“Cari stakeholder dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang akan buat kontruksinya, tapi disamping itu Basel juga ikut kebagian dalam penyediaan lokasi air bersih. Karena untuk lokasi air bersih kita yang punya wilayah yang bisa cover dan itu bagian kita,” jelasnya Bupati.
Sementara itu, lanjut dia untuk mematahkan kontra dalam pembangunan PSN di Basel harus mempunyai alasan yang kuat, karena apabila tidak mempunyai alasan yang kuat tidak akan bisa.
“Kontra yang tidak beralasan juga tidak bisa, sedangkan ini kontrak sudah di hadapan bapak Presiden. Sedangkan untuk pembangunan KI Sadai sudah di cek oleh Bappenas, Menteri Keuangan, MenPUPR, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan itu sdah berjalan,” ujarnya.
Untuk saat ini, ungkap Justiar BUMN PLN sudah mulai mensuplai investasi dengan rancangan pasokan listrik sebesar 2x 100 megawatt sebagai fasilitas pendukung KI Sadai nantinya.
“Kita sekarang dapat platinum dari BUMN PLN dengan 2 x100 megawatt masuk sadai, itu sudah masuk platinum dengan jaminan kalau daya listrik mati, mereka (PLN) akan bayar kepada yang bersangkutan,” ungkapnya.
Untuk saat ini, ia menyebutkan PLN sudah mulai melakukan investasi dengan pembangunan tiang tiang dan kabel listrik di sekitaran KI Sadai dan itu menggunakan APBN.
“Sekarang investasi PLN sudah mulai buat tiang dan pasang kabel, itu pakai uang mereka sendiri. Karena mereka tahu pembangunan KI Sadai sudah masuk Badan Koordinasi Penanaman Modal, kalau lambat bisa diambil oleh investasi swasta dan itu tidak ada hubungan dengan Pemkab, itulah mengapa BUMN harus jeli,” sebutnya.
Selain itu, kata dia tidak hanya BUMN yang boleh mensuplai, contohnya pelabuhan di Tukak Sadai. Swasta juga bisa tidak harus Pelindo, hanya saja BUMN sebatas regulasi saja, tapi untuk pengelola belum tentu.
“Karena BUMN masih menunggu uang dari APBN, apabila APBN tidak ada orang akan menunggu, jadi kenapa harus menunggu lama, apa yang sudah sekarang sudah bisa dibangun, kita sekarang berikan kepada orang yang bisa berjalan sendiri dan mandiri,” pungkasnya. (Pra)
